Desak Swasta Terlibat Penuhi RTH

ILUSTRASI: Foto udara kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, belum lama ini. Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta polusi udara Kota Bekasi perlu menjadi perhatian serius. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengakui belum terpenuhinya standar 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta adanya paparan polusi udara di Kota Bekasi.

Namun, ia menyebut bahwa Kota Bekasi tengah berusaha untuk meminimalisir polusi udara yang berasal dari aktivitas perusahaan hingga minimnya RTH.


Salah satu contohnya, ia menyebut polusi udara di Jalan Pejuang, dimana daerah tersebut identik dengan bau tak sedap yang berasal dari aktivitas industri di sekitarnya. Ia mengingatkan masih ada 14 hingga 15 persen kekurangan RTH sebagai Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan adanya peran pihak swasta.

Terkait dengan upaya pemenuhan standar RTH di Kota Bekasi, Arif meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk bersinergi memaksimalkan RTH. Salah satunya adalah pemenuhan RTH oleh tiap pengembang perumahan dan perusahaan.


Komisi II diakuinya telah memberikan rekomendasi Distaru untuk membuat UPTD di tiap kecamatan guna memaksimalkan pengawasan penyediaan RTH oleh tiap pengembang dan perusahaan. Terlebih, pengawasan menyusutnya RTH di tiap area kawasan perumahan.

“Sampai sekarang rekomendasi kita belum kita update lagi, apakah mereka sudah buat rekomendasi komisi II atau tidak. Kalau misalkan mereka tidak buat juga dalam tiga bulan kedepan, berarti Distaru budek,” tegasnya.

Radar Bekasi sudah mencoba untuk menanyakan hasil pantauan kualitas udara di Kota Bekasi kepada DLH, namun belum mendapatkan jawaban.

Terkait polusi udara, sebelumnya sempat disinggung ketika kualitas udara DKI Jakarta menjadi perbincangan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan penyebab polusi udara di ibu kota juga karena aktivitas yang terjadi di daerah penyangga.

Namun Arif yang juga Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi ini menyebut Kota Bekasi justru terdampak polusi udara dari wilayah DKI Jakarta, bukan sebaliknya. “Memang sudah cukup polusi, tapi kita masih bisa lebih baik lah dari pada Jakarta sendiri,” tambahnya.

Faktor penyebab buruknya kualitas udara datang dari daerah sekitarnya juga diungkap oleh sejumlah pihak. Namuin Arif menilai pernyataan sumber polusi udara dari daerah sekitar termasuk Bekasi adalah pernyataan ‘menghayal’.

“Kita sama-sama tau, Jakarta saja memang sudah padat, kehidupan sosialnya, penggunaan kendaraannya sudah cukup hebat, RTHnya mereka juga belum maksimal, jangan menuduh Bekasi menjadi dampak, justru kita ini kebagian dari Jakarta dampak polusinya,” pungkasnya. (sur).