Kades Sukadanau Terancam Sembilan Bulan Penjara

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi, tidak menahan Kepala Desa (Kades), Mulyadi (50), walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana perzinahan.

Alasan tidak dilakukannya penahanan tersebut, karena hukuman atas kasus yang menjerat Mulyadi, hanya sembilan bulan penjara.


Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Aris Timang.

“Atas perbuatan pelaku, ancaman hukuman hanya sembilan bulan. Oleh karena itu tidak dilakukan penahanan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (11/7).


Namun Aris menegaskan, proses pemeriksaan masih tetap berjalan. Saat ini pihaknya sedang melengkapi berkas-berkas untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kasusnya tetap kami proses, kalau sudah lengkap nanti baru dilimpahkan ke Kejaksaan,” terangnya.

Tapi sayangnya, Aris tidak bisa menjelaskan secara rinci proses kasus yang menjerat Kades Sukadanau tersebut sudah sejauh mana.

“Nanti saya cek dulu penyelidikannya,” jawab Aris.

Sekadar diketahui, Kades Sukadanau, Mulyadi (50), ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHPidana yang terjadi pada bulan Juli 2021, di Swiss Bell In Hotel Cibitung. Seperti yang tertuang di dalam surat bernomor B/5970/VI/Res.1.24/2022/Restro Bks.

Dalam surat tersebut disampaikan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHPidana yang terjadi pada bulan Juli 2021 di Swiss Bell In Hotel Cibitung.

Terhadap, Mulyadi yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadanau, dengan Rizky Kharunia, ibu rumah tangga. Surat tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Aris Timang.

Kasus ini dilaporkan oleh Eko Muhtiar Putra ke pihak Polda Metro Jaya, tanggal 26 Oktober 2021, dengan nomor laporan, LP/5329/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Kemudian, surat pelimpahan laporan polisi nomor : 21000/X/RES 7.4/2021/DITRESKRIMUM, tanggal 27 Oktober 2021, dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/153/VI/2022/RESTRO BEKASI tanggal 15 Juni 2022. (pra)