RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, mengaku akan menguasai perolehan suara di Jawa Barat pada Pemilu 2024 nanti. Bahkan, PKS menargetkan akan merebut kembali kursi Gubernur Jawa Barat.
“Insya Allah 2024 giliran PKS menang Pemilu dan Pilgub di Jabar. Karena kalau partai-partai lain sudah pada kebagian menang di Jabar, insya Allah tinggal PKS yang belum kebagian. Kan dinamis, artinya PKS punya peluang juga menang Pemilu dan Pilgub 2024,” ujar ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu.
Dia mengaku, hingga saat ini PKS sudah dua kali mendudukan kursi Jabar 1, yakni pada tahun 2008 dan 2013. Pertama pertama Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Dia optimis, pada Pemilu 2024 partainya akan kembali merebut kursi orang nomor satu di tanah sunda ini.
“Insya Allah pada Pemilu 2024, giliran PKS menang lagi,” katanya.
Sementara untuk komunikasi dengan PDI perjuangan Jawa Barat, dirinya memastikan, selama ini baik-baik saja. “Komunikasi dengan PDIP baik-baik saja, tidak ada masalah,” ucapnya.
Terpisah, Pengamat politik Bekasi, Adi Susila menuturkan, secara nasional antara PKS dan PDI Perjuangan tidak menjalin koalisi. Menurutnya, karena alasan ideologi, sehingga imbasnya sampai ke Jawa Barat. Khususnya di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, kedua partai tidak pernah menjalin koalisi bersama. Baik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).”Setahu saya memang nggak pernah berkoalisi kalau di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi,” katanya.
Sebenarnya, untuk di Jawa Barat PKS cukup mendominasi, karena pernah memang dua kali di Pilgub. Kemudian untuk di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, PKS berhasil menjadi pemenang di legislatif. Walaupun untuk di Kabupaten Bekasi berada di urutan kedua, setelah Partai Gerindra. Namun demikian keduanya hanya berbeda pilihan politik saja, tidak sampai konflik.
“Antara PKS dan PDIP ini hanya berbeda pilihan politik aja, nggak sampai ke konflik. Memang seharus begitu, partai itu mestinya punya ideologi yang jelas, sehingga itu salah satu yang mestinya dijadikan dasar untuk koalisi, bukan alasan praktis,” jelasnya. (pra)
