Butuh Pengawasan DPRD dan Masyarakat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga masyarakat umum merupakan kebutuhan pokok untuk menjaga komitmen tata kelola pemerintah. Kepala daerah harus mencari solusi guna memperbaiki setiap faktor yang dapat mengganggu tujuan pencapaian indikator rencana pembangunan, termasuk menjawab persoalan pengelolaan lingkungan akibat ulah pelaku industri nakal dalam konteks Kabupaten Bekasi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai, situasi pergantian kepala daerah hingga lima kali dalam satu periode yang dialami oleh Kabupaten Bekasi memberikan dampak signifikan, mengganggu tata kelola pemerintahan hingga pencapaian tujuan pembangunan. Apalagi, tiga dari lima kepala daerah hanya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (PJ). Satu dari 10 variabel pengukuran tata kelola ekonomi KPPOD adalah kapasitas dan integritas kepala daerah, variabel ini menentukan tata kelola ekonomi suatu daerah.


Belum lagi, terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Plt dan PJ kepala daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. “Bahwa artinya dengan gonta ganti nahkoda, apalagi yang menggantikannya itu adalah selevel PJ atau Plt, tentu itu akan sangat mengganggu,” kata Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Nurcahyadi Suparman.

Selain terbatasnya kewenangan Plt dan PJ kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, keterbatasan lain juga berkaitan dengan komunikasi antara Plt dan PJ kepala daerah dengan DPRD serta masyarakat, serta komitmen untuk melanjutkan visi dan misi kepala daerah sebelumnya yang telah disusun dalam RPJMD. Diketahui, kepala daerah dalam merumuskan perencanaan kebijakan hingga penganggaran harus sepersetujuan DPRD.


Kepala daerah berstatus Plt atau PJ yang ditunjuk untuk menggantikan kepala daerah berhalangan hadir tetap sedianya tidak bisa berprinsip hanya mengisi kekosongan jabatan, ada komitmen politik kepala daerah sebelumnya. Kabupaten Bekasi saat ini dijabat oleh Plt atau PJ dengan kondisi menunggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Dalam situasi ini kata Arman, PJ kepala daerah berpotensi hanya melanjutkan program yang telah disusun sampai terpilih kepala daerah baru, Kabupaten Bekasi akan dipimpin oleh PJ kepala daerah sekira dua tahun sampai 2024. Maka, dibutuhkan fungsi pengawasan DPRD dan masyarakat, terlebih PJ memegang dua jabatan, jabatan definitif dan PJ kepala daerah.

“Jadi kita butuh itu dari DPRD. Kemudian yang kedua, fungsi pengawasan juga harus muncul dari masyarakat, masyarakat disini bisa dari masyarakat sipil kemudian bisa dari dunia usaha, atau untuk konteks Kabupaten Bekasi salah satu komponen yang perlu dioptimalkan perannya adalah asosiasi buruh misalnya terhadap PJ atau Plt,” tambahnya.

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dua tahun kedepan selama dijabat oleh PJ, KPPOD menilai ada empat pilar yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pilar pertama terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk penanganan masalah sampah dan sungai. Pilar ini terkait dengan mitigasi bencana sampai dengan manajemen pengelolaanya.

Kesulitan pemerintah daerah dalam menangani limbah industri kata Arman, menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pasalnya, industri besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Mengatasi permasalahan ini, KPPOD mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lembaga multi stakeholder untuk menangani hambatan struktural yang terjadi. Lembaga ini berfungsi untuk menyuarakan setiap permasalahan lingkungan akibat aktivitas industri, juga aktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Dengan lembaga multi stakeholder seperti ini yang kita harapkan, pemerintah pusat memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya, itu ada di tanggungjawab pemerintah pusat. Tinggal bagaimana corongnya itu, corong suara dari kabupaten Bekasi itu perlu disiasati agar didengarkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pilar selanjutnya adalah pilar sosial, terkait dengan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks Kabupaten Bekasi, pilar sosial ini kata Arman berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan hubungan industrial.

Pilar selanjutnya adalah ekonomi, berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, terutama pada sisi perizinan dan infrastruktur.

Pilar terakhir, adalah pilar tata kelola, yang perlu diperhatikan dalam pilar ini adalah perencanaan, penganggaran, dan susunan kebijakan harus menunjukkan prinsip good goverment. Dalam penyusunan RKPD, peran serta masyarakat dinilai penting untuk mensukseskan rencana kegiatan selama satu tahun.

“Dalam hal ini bagaimana proses perencanaan penganggaran itu benar-benar melibatkan publik, partisipasinya perlu diperhatikan, transparan, dan juga tentu harus akuntabel. Itu yang kita harapkan dalam proses RKPD dua tahun kedepan ini pemerintah kabupaten Bekasi perlu memperhatikan empat pilar ini,” tukasnya. (sur)