RADARBEKASI.ID, BEKASI – Integrasi moda transportasi menjadi satu dari banyak hal yang menguat jelang operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Pemerintah tengah menyusun pengintegrasian moda transportasi, termasuk Kota Bekasi. Tapi, jangan lupakan Angkutan Kota (Angkot).
Operasional LRT belakangan ditarget akhir tahun 2022, ada lima stasiun LRT di Bekasi, yakni Stasiun LRT Jatibening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat dan Jatimulya. Ada puluhan moda transportasi berada di sekitar stasiun, mulai dari Angkot sampai bus kota.
Radar Bekasi telah menghimpun data, setidaknya ada 44 transportasi umum yang ada di sekitar stasiun. Stasiun Jatibening Baru ada enam transportasi umum, Cikunir Satu ada lima transportasi umum, Cikunir Dua ada empat transportasi umum, Bekasi Barat ada 15 transportasi umum, dan Jatimulya ada 14 transportasi umum di sekitarnya.
Salah satu angkutan massal yang bisa diintegrasikan dengan LRT adalah Trans Patriot, angkutan massal yang saat ini hanya menyisakan satu koridor perjalanan, sembilan unit bus yang beroperasi. Rencananya di tahun 2023 koridor Trans Patriot akan ditambah, jumlah yang ditambah dua koridor.
“Atas bantuan pemerintah pusat dan kementerian perhubungan kita akan tambah dua koridor lagi,” ungkap Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.
Saat ditanya mengenai rencana integrasi tarif transportasi seperti yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tri mengatakan bahwa pihaknya belum memikirkan integrasi ini.
Sekedar diketahui, tarif integrasi di DKI Jakarta berlaku saat penumpang memulai perjalanan menggunakan Trans Jakarta lalu MRT atau LRT. Penumpang dikenakan tarif maksimal Rp10 ribu untuk melakukan perjalanan maksimal tiga jam, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 733 tahun 2022.
“Nanti kita lihat, makanya dengan adanya Dirut PDMP yang baru ya semoga ada terobosan-terobosan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan,” ungka Tri.
Integrasi transportasi tidak boleh melupakan Angkot dengan sejarah panjangnya melayani pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Angkutan dalam kota bisa menjadi transportasi pengumpan atau feeder dari lingkungan tempat tinggal masyarakat menuju halte bus.
Dengan catatan, perumahan bisa membuka akses lingkungannya untuk Angkot beroperasi. Perubahan pola operasi rute Angkot bisa dilakukan, pasalnya rute yang ada saat ini belum tentu memberikan keuntungan bagi supir maupun pemilik Angkot.
“Saya kira pemerintah tinggal mengatur saja rutenya, artinya kalau semua Angkot bisa mengakses TOD (Transit Oriented Development) itu akan menimbulkan kemacetan. Pemerintah harus mengatur itu,” terang Pengamat Transportasi, Harun Al Rasyid.
Trans Patriot bisa menjadi pilihan angkutan yang akan mengantarkan penumpang menuju TOD di stasiun LRT. Sedangkan dari lingkungan tempat tinggal masyarakat menuju halte bus, bisa menggunakan Angkot sebagai angkutan pengumpan, dengan syarat jumlah bus Trans Patriot yang beroperasi lebih banyak jumlahnya dibanding saat ini.
“Kalau sedikit percuma juga, masyarakat akan mengambil cara sendiri (dengan berbagai transportasi yang lain),” tambahnya.
Sedangkan untuk mengintegrasikan tarif transportasi, syarat awal untuk memudahkan langkah ini, Angkot harus dikelola secara kelompok, berbentuk badan usaha. Selama masih milik perorangan, kerjasama untuk mengintegrasikan tarif transportasi dinilai sulit dilakukan.
Kerjasama dengan Angkot milik perorangan kata Harun sudah pernah dicoba di Kota Bekasi beberapa tahun lalu, menggunakan teknologi informasi, secara online. Nyatanya, sulit untuk dilakukan.
Pantauan Radar Bekasi, Angkot online yang sempat muncul beberapa tahun lalu tidak lagi terdengar kabarnya di tengah masyarakat. (Sur)
