RADARBEKASI.ID, BEKASI – Untuk membantu kebutuhan masyarakat saat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah kembali akan memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada warga lanjut usia (Lansia) di atas 80 tahun dan disabilitas. Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi memverifikasi data 780 Lansia dan penyandang disabilitas di 12 kecamatan untuk diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima manfaat.
Sebelumnya, Kementerian keuangan (Kemenkeu) menyiapkan alokasi anggaran tambahan Rp 493 miliar untuk penyaluran Bansos Lansia, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Alokasi anggaran tambahan ini dialokasikan pada Kemensos.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebut ada 84.434 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menjadi target, dengan anggaran Rp55 miliar. Penyandang disabilitas akan mendapat Bansos senilai Rp21 ribu per hari per makanan pada bulan Desember, melibatkan warga sekitar penerima manfaat.
Kemarin, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi tengah mengumpulkan data Lansia diatas 80 tahun dan penyandang disabilitas. Dari total data 780 orang yang terkumpul, akan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi di masing-masing kecamatan.
“Ada 780, tapi itu kita harus Verval dulu, karena kan kita khawatirnya orangnya sudah meninggal atau sudah pindah gitu,” kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bekasi, Epih Hanafi kepada Radar Bekasi.
Progres verifikasi dan validasi sampai dengan saat ini baru 53 persen, ditarget selesai dalam waktu sepekan. Ratusan warga tersebut akan mendapatkan bantuan permakanan, atau dalam bentuk makanan siap saji.
Penyalurannya, akan melibatkan masyarakat sekitar lingkungan penerima manfaat, pemerintah di tingkat kecamatan akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), monitoring dilakukan oleh Dinsos Kota Bekasi.
Sementara untuk anak yatim piatu, Dinsos Kota Bekasi sementara ini mengantongi hasil pendataan yatim piatu terdampak Covid-19, data terakhir sebanyak 780 anak berkurang dari tahun sebelumnya 911 anak, dikurangi mereka yang pindah tinggal ke luar kota ikut dengan sanak saudara masing-masing. Epih menyebut bulan lalu, Pemkot telah menganggarkan bantuan dari APBD, diberikan dalam bentuk bahan pokok.
“APBD sudah memberikan juga dalam bentuk bahan pokok, sudah kita berikan bulan lalu,” tambahnya.
Sedangkan untuk penyandang disabilitas, Pemkot melalui APBD tahun 2022 menganggarkan bantuan untuk alat bantu, disamping bantuan lain yang diberikan oleh Kemensos.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bekasi, Dariyanto mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat informasi kedatangan pihak Kemensos secara langsung. Sedianya pertemuan berlangsung kemarin, namun diurungkan.
Terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah, ia berharap bantuan tersebut benar-benar dapat meringankan beban penyandang disabilitas, paling tidak pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
Jika yang diterima bahan makanan, ia berharap barang yang diterima oleh para penyandang disabilitas dalam kondisi baik atau layak konsumsi. Sementara jika yang diberikan dalam bentuk uang tunai, maka bantuan tersebut dapat digunakan untuk modal usaha.
“Dua-duanya sebenarnya saya terima lah, asalkan sesuai dengan yang disampaikan dari atas sampai ke bawah (penerima),” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu, PPDI memang diminta untuk memperbaiki data anggota. Ia meminta persyaratan untuk para penyandang disabilitas tidak rumit untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Pasalnya, pada penyandang disabilitas kerap kesulitan dalam pemenuhan dokumen persyaratan hingga verifikasi data.
Diperkirakan total ada 2 ribu penyandang disabilitas, sementara yang tergabung dalam PPDI Kota Bekasi berkisar 100 orang. Kesulitan dialami selama dua tahun terakhir pada masa pandemi Covid-19, disusul dengan naiknya berbagai bahan kebutuhan, pokok, hal ini cukup memberatkan para penyandang disabilitas.”Jadi kalau (masyarakat) umum saja sudah berat, apalagi kita kan gitu, karena istilahnya ya tahu sendiri lah kondisi kita,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bekasi. Situasi sulit membuat wanita penyandang disabilitas harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan, sementara mereka menilai belum mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Meskipun, mereka mengakui pernah menerima bantuan bahan pangan dari pemerintah daerah di tahun 2021, serta HWDI pun dilibatkan dalam beberapa kegiatan pemerintah. Namun, hal itu dinilai belum berarti banyak.
“Kesulitannya ganda mas, kita sudah sebagai perempuan, sebagai perempuan disabilitas pula. Jadi pasca Covid dua tahun itu untuk memulihkan ibaratnya kita masih ngos-ngosan, ditambah ini BBM naik,” kata Ketua HWDI Bekasi, Paini.
Akhir-akhir ini anggota HWDI yang bertahan menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memutar otak untuk meminimalisir biaya produksi. Mulai dari merubah produk makanan yang mereka jual.
Lebih dari bantuan makanan kata Paini, bantuan permodalan juga menjadi kebutuhan wanita penyandang disabilitas. Lantaran, tidak jarang wanita penyandang disabilitas di Bekasi harus berurusan dengan bank keliling untuk mendapatkan modal usaha.
“Di disabilitas, dia ngontrak, pengen usaha aja pakai uang rentenir yang setiap hari (setelah bayar diberi kertas) yang disobek-sobek itu, dan itu nyata, dan tidak akan berhasil,” tambahnya.
Untuk itu kata Paini, perlu keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga lingkungan sekitar untuk mendukung para penyandang disabilitas mandiri secara ekonomi. Total ada 700 anggota HWDI di Kota dan Kabupaten Bekasi.
Saat ini, pihaknya tengah membantu anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari program pra kerja. Kemarin, total ada 21 orang yang ikut mendaftar, hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas bisa ikut merasakan program yang dibuat oleh pemerintah.”Karena orang-orang Jadul dan disabilitas buta aksara kalau tidak kita bantu tidak akan dapat,” tandasnya. (sur)
