KPPN Bekasi Rilis Kinerja Pelaksanaan APBN Triwulan III

KONFERENSI PERS:Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi ketika merilis realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) triwulan III secara daring Senin (31/10). DEWI WARDAH/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi merilis realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) triwulan III hingga 30 September 2022 secara daring, Senin (31/10).

Kepala KPPN Bekasi Hajoe Saptaria menjelaskan, realisasi anggaran di lingkup KPPN Bekasi sampai dengan triwulan ketiga atau hingga 30 September 2022 untuk pendapatan negara dan hibah dari pagu DIPA sebesar Rp254.478.015.000 ini realisasinya mencapai Rp24.259.789.167.144.


”Terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak,” ujar Hajoe Saptaria, Senin (31/10).

Kemudian dari kinerja pendapatan dan dana hibah kinerja pendapatan APBN di lingkup KPPN Bekasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan bersumber dari penerimaan perpajakan yaitu PPh, PPN, PBB, pajak lainnya dan Bea masuk dan penerimaan negara bukan pajak.


”Untuk kenaikan terbesar disumbang oleh PPh yang didominasi PPh 25/29 badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik,” jelasnya.

Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan akibat tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11 persen, sedangkan penerimaan pajak lainnya bersumber dari penjualan benda meterai, pendapatan Bea masuk secara bulanan juga mengalami peningkatan. PNBP mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yang berasal dari PNBP lainnya dan Badan

Layanan Umum (BLU), yang bersumber dari PNBP lainnya terdiri dari pendapatan dari pengelolaan BMN, jasa, bunga, kejaksaan, dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi, pendidikan, gratifikasi, dan uang sitaan hasil korupsi iuran dan denda. Hal ini mengindikasikan pulihnya layanan Kementerian negara atau lembaga pasca pandemi.

“Dari sisi kinerja belanja kita melihat bahwa belanja negara ini telah sampai dengan triwulan tahun 2022 ini telah mencapai sebesar Rp2.070.199.211.942-, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa,” tuturnya.

Secara persentase, kinerja belanja lingkup KPPN Bekasi sampai dengan September 2022 belum mencapai target realisasi belanja yang ditetapkan. Target realisasi belanja sampai 30 September 2022 adalah 70,01 persen sedang realisasi belanja hanya 60,42 persen.

Perlambatan belanja kementerian negara atau lembaga secara nominal disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya dampak bawaan dari lambatnya belanja di awal tahun anggaran 2022 sampai dengan 30 September 2022 masih terdapat proses automatic adjustment anggaran kemen￾terian atau lembaga yang belum mendapatkan penyelesaian revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Terdapat kebijakan rencana relokasi anggaran oleh kementerian dan lembaga pusat, terdapat isu penundaan pelaksa￾naan kegiatan pada beberapa K/L (PUPR,Hukum dan HAM) yang menyebabkan satker tidak bisa melaksanakan kegiatan.

Serta terdapat pekerjaan yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa yang baru selesai proses pengadaan dan penandatanganan kontrak 2022.

“Sebagai catatan realisasi belanja ini diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan mulai Oktober karena mulai memasuki periode akhir tahun anggaran dimana terdapat sejumlah kontrak jatuh tempo dan terdapat budaya untuk mulai mengoptimalkan sisa alokasi anggaran, kemudian juga adanya kenaikan harga barang untuk kegiatan pemerintah sebagai dampak inflasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dari sisi kinerja penyaluran DAK fisik dan nonfisik sampai dengan 30 September 2022 atau triwulan ketiga ini, dapat dilihat untuk proporsi realisasi penyaluran

DAK fisik ini baru mencapai 1 persen, untuk penyaluran dana desa mencapai 27 persen sedangkan DAK non fisik telah mencapai 72 persen.

Untuk kinerja penyaluran DAK nonfisik berasal dari 6 bidang yaitu pendidikan, kese￾hatan dan Keluarga Berencana (KB), jalan, air minum, sanitasi dan pertanian. Penyaluran DAK nonfisik ini yang berada di KPPN Bekasi meliputi dua wilayah yaitu Kota Bekasi sebesar Rp 7.837.981.829, sementara Kabupaten Bekasi sebesar Rp3.156.987.500.

Sementara kinerja penyaluran DAK nonfisik, realisasi DAK fisik berasal dari BOS Kota B e k a s i s e b e s a r R p 215.220.010.921, kemudian BOP PAUD sebesar Rp19.299.291.000, BOP Kesetaraan sebesar Rp5.714.521.000.

Sedangkan di Kabupaten Bekasi realisasi BOS sebesar Rp295.875.508.416, BOP PAUD sebesar Rp22.662.298.000, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp3.108.075.000.

“Ini yang disalurkan oleh KPPN Bekasi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022,” ucapnya.

Dari sisi penyaluran kinerja penyaluran dana desa, yang disalurkan di Kabupaten Bekasi sampai dengan 30 September 2022 telah mencapai 79,39 persen, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.353.007.000, telah direalisasikan sebesar Rp209.882.754.200. Berupa bantuan tunai sebesar Rp83.608.200, dan non BLT sebesar Rp126.274.554.200.

“Ini kami sudah sampaikan sampai dengan triwulan ketiga dan saat ini masih sedang berlangsung, untuk lebih lanjutnya KPPN setiap bulannya akan menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN,” tukasnya.

Diketahui untuk postur APBN 2022 sampai dengan triwulan ketiga yaitu meliputi pendapatan negara yang mencapai Rp1.846.14 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Sedangkan belanja negara sampai dengan triwulan ini telah mencapai Rp2.714.16 triliun, meliput belanja pemerintah pusat, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kemudian dari pendapatan negara dan belanja daerah, terdapat defisit APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari PDB atau dikisaran Rp868,02 triliun. Untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2022 ini sebesar 5 hingga 5,5 persen.

Sementara inflasi mencapai 3 persen, nilai tukar rupiah mencapai Rp14.350 per dolar AS, suku bunga surat utang negara 10 tahun mencapai 6,8 persen. Sedangkan harga minyak mentah mencapai US 63 per barel, lifting minyak 703.000 barel per hari, lifting gas mencapai 1.03 juta barel setara minyak per hari, dan tingkat kemiskinan yang diharapkan turun mencapai 8,5 persen sampai dengan 9 persen. (adv/dew)