Parpol di Kabupaten Bekasi Tak Tertarik Pinang Dani Ramdan Maju Pilkada Serentak 2024

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah partai politik di Kabupaten Bekasi tidak tertarik untuk meminang sosok Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi.

Parpol menilai, Dani Ramdan lebih tepat tetap berada di birokrat sesuai kemampuannya. Seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa.


“Saya lebih setuju Pj tetap di jalur birokrat, tidak masuk ke ranah politik. Karena beliau ini secara pemahaman birokrasi mumpuni dan memang kecenderungannya di situ,” ujar Budi kepada Radar Bekasi, Senin (2/1/2023).

Menurut Budi, Dani Ramdan lebih baik fokus menjalankan roda pemerintahan sampai nanti ada penggantinya. Ia menilai, kinerja Dani Ramdan cukup bagus terbukti dengan berbagai penghargaan yang diperoleh.


Disinggung soal tertarik atau tidak meminang Dani Ramdan untuk maju Pilkada Serentak 2024, Budi kembali menegaskan Dani Ramdan lebih bagus di birokrat.

“Kalau dibilang tertarik atau tidak tertarik itu relatif. Tapi misalnya mendukung orang yang elektabilitasnya tinggi, kan kans untuk menangnya besar. Tapi tadi, kita konsisten bahwa beliau bagusnya memang tetap di birokrat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kans Dani Ramdan Maju Pilkada Serentak 2024 Masih Kecil

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan (DPW) Partai Ummat Jawa Barat Daris mengatakan, sebagai warga negara siapa pun boleh mencalonkan diri saat Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi, termasuk Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, asalkan sesuai ketentuan. Tinggal nanti masyarakat yang menentukan layak atau tidaknya. Hanya saja dalam hal ini, Daris menegaskan, masyarakat harus lebih selektif memilih bupati.

“Masyarakat Kabupaten Bekasi kalau calon bupati, jangan hanya pilih calon yang bisa membagi-bagikan duit recehan. Itu sudah norak, sudah nggak layak. Tapi harus dilihat kedepannya, ini harus selektif,” ucapnya.

Menurutnya, jangan sampai kejadian kepemimpinan bupati sebelumnya terulang kembali dari hasil Pilkada Serentak 2024, yang kerjanya hanya datar-datar saja.

Tidak ada program yang dibutuhkan masyarakat. Baik dari bidang pendidikan maupun kesehatan.

“Harusnya pemerintah daerah harus paham benar kebutuhan masyarakatnya, bukan hanya ingin menjadi bupati. Sekarang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” tukasnya. (pra)