Berita Bekasi Nomor Satu

Dani Ramdan: Eksekutif-Legislatif bak Suami-Istri

FOTO BERSAMA: Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan foto bersama dengan elite parpol usai menggelar pertemuan di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan, Rabu (15/3/2023). ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI  – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menyikapi kebuntuan komunikasi antara dirinya dengan para elite politik. Sejauh ini, Dani menyatakan, hubungannya dengan elite politik sejauh ini bak suami-istri.

“Eksekutif dan legislatif itu seperti suami istri, kadang-kadang adanya kurang selaras, harmonis. Tapi dua tiga hari juga bisa selesai lagi,” ujar Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, kepada Radar Bekasi, Kamis (16/3/2023).

Dani mengatakan, ketegangan yang terjadi saat ini karena terkait pengisian jabatan birokrasi. Namun demikian, secara garis besar ia mengklaim bahwa hubungannya baik-baik saja. Dani juga mengakui, terjadi penundaan pertemuan antara dirinya dengan para elite partai dikarenakan sibuknya agenda kegiatan. Walaupun pertemuan antara eksekutif dan legislatif, maupun pimpinan partai sudah diagendakan rutin.

“Saya sempat merencanakan itu pertemuan secara rutin, paling tidak tiga bulan sekali. Tetapi ternyata kesibukan terakhir ini, diakhir tahun, dengan berbagai kegiatan. Saya akan perbaiki dari sisi itu. Kalau komunikasi lewat telpon sering, hampir setiap hari. Yang jelas tidak ada masalah yang serius,” tuturnya.

Perihal usulan nama Penjabat (Pj) Bupati Bekasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi, Dani menilai, itu adalah hak DPRD. Bukan hanya kalangan legislatif, siapa pun bisa mengusulkan.

“Saya sudah konsultasi, memang akan ada tahapan, menteri mengirim surat ke Gubernur maupun ketua dewan, terhadap Pj-Pj yang sudah berakhir SKnya satu tahun. Pilihannya dilanjut atau ada nama baru, itu bebas, bisa di mungkinkan. Tapi nggak sekarang, surat Kemendarinya baru sedang di draf,” ucapnya.

BACA JUGA: Parpol Keluhkan Gaya Komunikasi Dani Ramdan  

Kemarin, Rabu (15/3) Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dengan Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan. Namun demikian, dari sepuluh wakil rakyat yang berasal Dapil Jawa Barat VII, hanya satu yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Daeng Muhammad, yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi.

Menyikapi itu, Dani menuturkan, memang kebetulan banyak bentrok dengan kegiatan yang lain. “Memang paling susah ngumpulin. Saya juga dulu di Jawa Barat sama Pak Emil maupun Pak Aher, sulit untuk kumpul semua. Tapi undangan saat ini, mungkin berikutnya kita ke Jakarta, atau kita door to door satu-satu. Itu di mungkin, paling tidak ini sebagai tahap awalan, kick off,” katanya.

“Kita ingin menggalang kolaborasi yang lebih luas untuk pembangunan Kabupaten Bekasi, khususnya sumber daya-sumber daya yang ada di pusat dan provinsi. Itu sudah banyak diupayahkan, untuk di 2024 ini kita akan lebih serius menangani itu,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII, Daeng Muhammad menuturkan, dirinya hadir ke kegiatan ini karena bicaranya Kabupaten Bekasi, yang merupakan tanah kelahirannya. Daeng mengaku, sangat menyambut baik kegiatan yang dibuat oleh Pj bupati ini, karena memang harus dilakukan agar ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, maupun pimpinan partai.

“Tidak mungkin membangun Bekasi dengan proses akselerasi yang di inginkan untuk percepatan pembangunan, kalau semua jalan masing-masing atau gontok-gontokan. Tapi bagaimana komunikasi politik itu di bangun,” ucapnya.

Dirinya sudah berbicara berkali-kali, bahwa Pj bupati ini produk admistratif, bukan produk dari satu proses politik. Kendati demikian, ketika Dan Ramdan sudah menjabat sebagai Pj bupati, dia sudah masuk ke ranah politik, maka harus dibangun komunikasi politik. Asalkan komunikasi yang dibangun positif, bukan komunikasi kepentingan pribadi, golongan, atau kong kali kong untuk mengelabuhi rakyat.

“Tugas Dani Ramdan sebagai Pj itu tidak punya beban. Dulu saya pernah ngomong ke Pj bupati, bahwa tugas anda meletakan pondasi dasar yang baik terhadap pemerintahan itu. Persoalan dia diperpanjang, tidak diperpanjang, itu persoalan lain. Tapi besik dari pemerintahan berdasarkan sistem yang baik, bukan terhadap personal yang baik,” jelasnya.

Diketahui, selain Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII, kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, seperti Mohamad Nuh (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi), Novi Yasin (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi), Uryan Riana (Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi), dan beberapa fraksi lainnya. (pra)

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin