RADARBEKASI.ID, JAKARTA– Koalisi Perubahan telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan mereka usung. Namun, hingga kini nama calon wakil presiden (cawapres)-nya belum ditetapkan.
Koalisi yang terdiri atas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu masih menunggu saat yang tepat untuk memunculkan sosok pendamping Anies.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, cawapres Anies masih dalam penggodokan di tim kecil. Dia menilai saat ini masih cukup waktu untuk mematangkan calon wakil Anies.
BACA JUGA: Prabowo Ogah Duet Dengan Ganjar, Lobi Airlangga Jadi Cawapres
”Jadi, ini masih dalam time frame untuk belanja usulan sih,” ujarnya kemarin (25/4/2023).
Proses penggodokan dilakukan sembari terus melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh. Harapannya, tim mendapat pandangan terkait tokoh yang tepat untuk mendampingi Anies. ”Jadi, sampai Mei ini kami coba lihat lah,” imbuhnya.
Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo akan memengaruhi proses pencarian cawapres Anies. Dengan lawan yang cukup berat, wakil Anies harus dipastikan memiliki nilai jual yang tinggi di masyarakat.
BACA JUGA: PDIP Klaim PPP Gabung Dukung Ganjar, KIB Putuskan Dukungan Lusa
”Karakter cawapres Anies mesti dicari sosok yang laku jual. Bisa mendukung kemenangan Anies,” ujarnya kemarin.
Ujang menilai proses pencarian cawapres Anies cukup memberikan tantangan. Sebab, platform perubahan yang diusung koalisi membuat tidak semua tokoh bisa memenuhi kriteria.
Jadi, selain harus diterima parpol koalisi, tantangannya ada pada mencari sosok cawapres yang mempunyai semangat perubahan. Problemnya, mayoritas tokoh yang masuk dalam jajaran bursa cawapres didominasi kubu pemerintah yang tidak merepresentasikan perubahan.
BACA JUGA: Prabowo Silaturahmi Lebaran ke Solo, Siap Jadi Cawapres Ganjar Pranowo?
Atas realitas politik itu, Ujang menilai yang lebih berpeluang adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dari sisi tokoh di luar gerbong pemerintah, praktis hanya AHY yang namanya ada di papan atas bursa cawapres. ”Analisis saya nanti tetap memilih AHY,” ucapnya.
Meski demikian, doktor ilmu politik jebolan Universitas Indonesia tersebut memprediksi nama cawapres Anies tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Dengan rentang waktu yang masih panjang, akan berisiko jika diumumkan cepat. ”Kalau di awal akan terbaca kekuatan oleh lawan. Kemudian berpotensi dikerjain juga kalau di awal-awal,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui sejumlah purnawirawan TNI. Antara lain Laksamana (Purn) Widodo A.S., Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, dan Jenderal (Purn) Wiranto.
Ditemui di kediaman Wiranto, Prabowo mengatakan, kunjungannya merupakan rangkaian dari kegiatan Lebaran. Pihaknya sengaja datang ke para senior untuk bersilaturahmi.
Sementara itu, di hadapan Prabowo, Wiranto membeberkan sejumlah kriteria presiden ke depan. Antara lain punya pengalaman kepemimpinan, pengalaman di pemerintahan, serta setia kepada Pancasila dan NKRI. Secara wawasan, harus paham situasi domestik dan internasional. Sementara dari sisi visi, harus berkomitmen melanjutkan kesinambungan pembangunan negeri ini.
”Negeri ini ibarat bangun rumah, kalau fondasinya sudah bangun, ya enggak perlu dirobohkan lagi. Tinggal perlu nambah atapnya, jadi perlu kesinambungan,” tutur Wiranto. Prabowo, lanjut dia, sudah memenuhi kriteria tersebut.
Terpisah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat pengurus harian ke-17 sekaligus rapat majelis partai di Sleman kemarin. Salah satu agendanya ialah membahas capres.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, hasil pembahasan capres akan difinalisasi. Nanti hasil kesepakatan akan dibawa dan diumumkan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) hari ini. Walaupun mengaku sudah ada keputusan untuk capres dalam rapat kali ini, Mardiono masih enggan mengungkapkannya kepada publik.
”Besok (hari ini, Red) kami akan mengambil keputusan di rapimnas. Keputusan final ini adalah konstitusi bagi PPP yang harus ditaati oleh seluruh kader di Indonesia. Termasuk perwakilan di luar negeri,” tegasnya. (jpc)
