RADARBEKASI.ID, BEKASI – Adanya kemungkinan pilpres dilakukan dua putaran, menguatkan hubungan partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin (Amin) dan Ganjar-Mahfud beberapa waktu terakhir. Sinyalemen tersebut kembali menguat seiring makin ‘mesranya’ hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini.
Meski dikenal punya perbedaan massa akar rumput mencolok, kedua partai tersebut sama-sama menunjukkan sinyal terbuka untuk koalisi. Kemarin (1/2), Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra mengakui pihaknya memang berkomunikasi dengan semua pihak. Tidak terkecuali dengan PDIP. Hanya, dia enggan menyebut sejauh mana komunikasi yang dimaksud.
“Yang jelas kita berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Indra, kemarin (1/2). Soal hubungan ‘mesra’ antara elit PKB dan elit PDIP yang mencuat beberapa waktu lalu, Indra melihat hal tersebut sebagai bagian dari pesta rakyat. Dimana, semangat yang diusung adalah perbaikan untuk Indonesia. “Dengan siapa pun kita bergandengan bersama, visi yang sama, dengan siapa pun kita akan bersama-sama,” ungkapnya.
Indra menambahkan, saat ini partainya fokus menuntaskan kerja memenangkan pasangan Amin. Dia menegaskan, target yang dipatok Koalisi Perubahan adalah menang pilpres 1 putaran. “Kalau nanti ada takdir yang lain, tentu akan kita kaji dan analisis. Yang pasti PKS ingin Anies menang,” imbuhnya.
Terpisah, PDIP masih enggan berkomentar terkait peluang koalisi dengan PKS jika pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, para tokoh partai wajib menyamakan persepsi dan pemahaman kolektif. “Semua harus dalam bingkai konsensus-konsensus kebangsaan kita,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Terkait peluang kerja sama dengan PKS, Hendrawan enggan memberi tanggapan. Yang jelas, kata dia, para elite partai harus berusaha membuat konsensus kebangsaan demi kepentingan Indonesia
Menurutnya, politik adalah seni untuk menghadirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih produktif. “Bagi kepentingan negara dan bangsa,” terang anggota DPR RI Fraksi PDIP itu.
Sementara itu, sekertaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari DPP partai. Menurutnya, pembicaraan koalisi antara partai pengusung Capres 01 dan 03 masih jauh.
Sampai dengan saat ini, pengurus partai di daerah masih fokus memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada 14 Februari 2024 nanti.”Kalau kami sifatnya menerima arahan dari pimpinan diatas. Kalau namanya bicara peluang, namanya politik setiap peluang pasti ada, segala kemungkinan bisa terjadi,” katanya.
Senada, Sekertaris DPD PKS Kota Bekasi, Daradjat Kardono juga menyampaikan bahwa jajaran partai di daerah menunggu kebijakan yang diambil oleh DPP partai.”Kita tergantung pusat, kalau pusat setuju ya kita setuju. Kalau kita bilang setuju terus pusatnya belum tentu setuju kan nggak bisa juga,” ungkapnya.
Baik PDI Perjuangan maupun PKS sejauh ini yakin pasangan Capres dan Cawapres yang diusung akan memenangkan Pemilu di Kota Bekasi. Keduanya menyebut respon masyarakat sampai dengan saat ini kepada pasangan 01 maupun 03 relatif baik.
BACA JUGA: Peta Politik Kabupaten Bekasi di Pemilu 2024, PKS Berpeluang Geser ”Digdaya” Gerindra
Terpisah, DPP PDIP menggelar konfrensi pers untuk menanggapi berbagai intimidasi yang dilakukan aparat kepada partai banteng. “Kami ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan rekaman ini,” terang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengawali keterangan persnya di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat kemarin.
Hasto kemudian memutar rekaman percakapan yang berisi suara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Endah menceritakan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Jokowi datang. Tank dan mobil Brimob lalu-lalang. “Seperti mau perang. Dua orang yang mengaku Paspamres minta untuk menurunkan bendera,” ungkapnya.
Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Anggota Paspampres beralasan ingin mengamankan Presiden Jokowi. Endah ngotot tidak mau menurunkan, karena bendera yang sudah dipasang pantang untuk diturunkan.
Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.
Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar di lokasi yang akan dikunjungi presiden. “Kok mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang,” tegas Endah.
Hasto mengatakan, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat. “Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan,” tegasnya.
Dia mengatakan, kendaraan-kendaraan militer dikerahkan untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka meminta agar bendera PDIP diturunkan, padahal partai banteng merupakan peserta pemilu.
Hasto menegaskan, pihaknya menunggu respons dari Presiden Joko Widodo terkait tindak kekerasan yang dialami masyarakat dari aparat akibat ketidaknetralan jelang pemilu.
Hasto menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu 2024. “Kalau mau berpihak seperti itu buat apa dilaksanakan pemilu?. Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi (korban) diskriminasi,” tandas Hasto. (sur/tyo/lum)
