Oleh: Dr. Sony Teguh Trilaksono, M.Ed, MBA
Gegap gempita Pemilu 2024 akan segera berakhir. Presiden dan wakil presiden yang akan berkantor di Istana Negara untuk lima tahun ke depan akan diketahui dalam hitungan beberapa hari ke depan.
Pun demikian dengan jumlah kursi di legislatif yang akan dikantongi partai politik peserta pemilu. Termasuk siapa saja dari politisi yang akan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi dan berkantor di gedung wakil rakyat di Jalan Chairil Anwar, Kalimalang, Bekasi Timur.
Disusul beberapa bulan kemudian, bila tidak ada aral melintang, pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi akan berlangsung pada sekitar September atau Oktober 2024 mendatang. Maka, sudah akan diketahui siapa dan parpol mana yang akan memimpin Kota Patriot periode 2024-2029.
BACA JUGA: Sony Teguh: Hukum, Integrasi dan Komprehensif, Solusi Atasi Banjir Bekasi
Selanjutnya, sistem Pemerintahan Kota Bekasi yang didukung oleh berbagai perangkat pendukungnya dan di bawah pengawasan DPRD, akan segera melaksanakan tugasnya selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai visi-misi, masterplan Kota Bekasi yang ada, plus janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye pemilu.
Kota Metropolitan Bekasi dalam rencana pengembangannya, selalu mewariskan segudang tantangan sekaligus peluang kupada siapapun yang akan menduduki jabatan eksekutif (wali kota/wakil wali kota) maupun jabatan legislatif (DPRD).
Warisan prestasi Kota Bekasi yang wajib diacungi jempol dan wajib dipertahankan oleh siapapun pejabatnya. Sebab itu merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan. Di antaranya; toleransi yang tinggi pada kehidupan masyarakatnya; percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat yang merata seperti, layanan rumah sakit, pelayanan umum/publik, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
BACA JUGA: Bila Saya Pj Wali Kota Bekasi
Namun, kita juga harus jujur, bahwa di samping prestasi yang membanggakan tersebut, masih terjadi juga peningkatan intensitas masalah yang berpengaruh secara signifikan terhadap terpuruknya citra Kota Bekasi. Di antaranya; belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) di lingkungan birokrasi pemerintahan, sehingga memicu munculnya perilaku menyimpang di kalangan oknum aparat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan konsekuensinya.
Selain itu, masalah berat lainnya yang terjadi di Kota Bekasi adalah kondisi lingkungan hidup yang tidak kunjung dapat terselesaikan, terutama terkait timbulan sampah. Bahkan, kini skalanya makin meningkat karena telah berdampak pada citra nasional maupun internasional.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa masalah sampah di Kota Bekasi selalu menjadi warisan buruk yang ditinggalkan para mantan wali kota dan momok menakutkan bagi setiap calon wali kota Bekasi.
BACA JUGA: Upaya Preventif Agar Kebakaran di TPA/TPST Tidak Terulang Lagi
Timbulan sampah juga telah menjadi beban tersendiri bagi warga Kota Bekasi karena sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Saat ini, diprediksi total timbulan sampah sebesar 13.000-14.000 ton/hari di TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu, baik berasal dari Kota Jakarta maupun Kota Bekasi, pendangkalan/pencemaran sungai yang semakin parah, buruknya kualitas udara sebagai dampak dari polusi, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) akibat adanya komersialisasi/kapitalisasi lahan untuk bangunan fisik tanpa perencanaan yang terintegrasi.
Ini semua merupakan bukti betapa besar dan rumitnya masalah lingkungan hidup di Kota Bekasi yang harus segera dicarikan solusinya. Padahal, RTH berbentuk hutan kota/desa, RTB berbentuk danau/setu/empang, dahulu merupakan ciri khas Kota Bekasi yang begitu asri dan ramah lingkungan.
BACA JUGA: Polusi di Jabodetabek dan Upaya Mengurangi Dampaknya
Berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bekasi, sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan telah lama dipahami para pihak terkait yang bertanggung jawab. Namun, karena kurangnya visi dan keraguan pihak-pihak terkait dalam implementasi solusinya, maka walhasil masalah tersebut terus berlanjut hingga kini.
Saya sebagai pengamat lingkungan, khususnya Kota Bekasi, sangat berharap para elite dan politisi yang mencalonkan dirinya baik sebagai eksekutif maupun legislatif telah memahami dengan baik masalah tersebut. Sehingga ketika berada di tengah masyarakat dapat memberikan solusi dengan baik dan benar.
Namun, sebaliknya bila tidak memahami/tidak mau memahaminya, maka saya dapat pastikan akan terjadi kekecewaan dan ketidakpercayaan besar masyarakat kepada “para beliau” tersebut.
BACA JUGA: Saatnya Kota Bekasi Terapkan Manajemen Pengolahan Sampah Berkelanjutan
Saya jadi ingat lagu Iwan Fals berjudul “Janji-Janji Kompeni”. Isinya otokritik kepada elite politik yang banyak berjanji ketika berkampanye, namun sebagian besar tidak dipenuhi begitu terpilih.
Saya pribadi berpendapat lirik lagu itu cenderung benar adanya. Salam lingkungan. (Penulis pengamat dan penggiat konservasi lingkungan perkotaan. Tinggal di Kota Bekasi)
