RADARBEKASI.ID, BEKASI – Risiko ekonomi global merambat. Kendati demikian, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei di Jawa Barat tetap positif.
Perkembangan Perekonomian sampai dengan Mei 2024
Dinamika geopolitik global yang terus meningkat perlu selalu diwaspadai. Rantai pasok global masih rentan, suku bunga global masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi global stagnan dan cenderung melemah.
Kinerja ekonomi Jabar triwulan I–2024 tumbuh sebesar 4,93 persen (yoy), berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp683,50 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp427,98 triliun.
Surplus neraca perdagangan April 2024 berlanjut di angka USD 1,56 miliar. Nilai tersebut ditunjang oleh surplus komoditi Non migas sebesar USD 1,64 miliar, sedangkan komoditi Migas defisit sebesar USD 84,65 juta. Nilai ekspor tercatat USD 1,56 miliar, tumbuh 10,84% (yoy), sementara impor sebesar USD 0,94 miliar, tumbuh 31,88 persen (yoy).
Inflasi tetap terkendali seiring tekanan harga pangan yang mulai mereda. Pada Mei 2024 terjadi inflasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,78 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,81. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 3,21 persen dengan IHK sebesar 107,41.
Harga beras dan cabai sudah kembali normal pasca lebaran. Beras merupakan komoditas penyumbang deflasi tertinggi dengan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Stok cadangan beras di Jawa Barat tetap terjaga. Hingga akhir Mei 2024, Bulog Kanwil Jabar telah menyerap sekitar 185 ribu ton, melebihi target sebesar 164 ribu ton.
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di bawah level pra-pandemi. Di Jawa Barat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,34 persen naik 0,59 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,91 persen turun 0,98 persen poin.
BACA JUGA: Surplus Rp11,93 Triliun, Kinerja APBN di Jawa Barat Tetap Terjaga Positif
Kinerja APBN di Jawa Barat
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp65,86 triliun (53,36 persen dari pagu APBN), atau tumbuh 62,83 persen (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp36,006 triliun (72,23 persen dari pagu APBN), pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja Modal sebesar 413,37 persen atau senilai 6,91 triliun.
Realisasi TKD sebesar Rp29,86 T atau 40,58 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 15,62 persen (yoy) pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana Transfer. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp17,45 triliun yang sebagian besar merupakan penyaluran DAU Block Grant.
APBN memberi dukungan terhadap pengendalian inflasi diantaranya melalui intervensi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga dengan realisasi sebesar Rp765,01 miliar dari pagu Rp2,46 triliun, yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, prevalensi stunting, peningkatan investasi, penurunan tingkat pengangguran. Sementara, untuk bantuan sosial sudah tersalurkan Rp8,18 triliun bagi 20,14 juta KPM.
Untuk pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Barat, APBN juga memiliki peran penting melalui alokasi anggaran Bidang Kesehatan sebesar Rp2,81 triliun yang dialokasikan melalui tiga Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kesehatan, BKKBN dan BPOM untuk pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Obat Dan Makanan. Realisasi sd 31 Mei sebesar Rp452,86 miliar.
Untuk Bidang Pendidikan di Jawa Barat hingga akhir Maret 2024 realisasi sebesar Rp2,07 triliun. Yang dialokasikan untuk Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda Sektor Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani, BOS, Beasiswa dan BOPTN melalui K/L dan yang terbesar alokasi pada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
Untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp3,33 triliun dengan realisasi Rp1,46 triliun melalui Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional untuk rehabilitasi daerah irigasi Manganti dan Rengrang, Keg klaster komoditas Unggulan Berbasis Kawasan, Seed Center Padi, Penyaluran benih padi dan jagung, layanan kesehatan hewan, dan pemdampingan penyuluh kelautan dan perikanan kepada kelompok pelaku Utama/Usaha.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dari APBN dialokasikan sebesar Rp6,89 triliun dengan realisasi sebesar 34,44 persen melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air (bendungan, embung dan pengendalian banjir), untuk pembangunan dan pemeliharaan konektivitas darat (jalan, jembatan dan perkeretaapian) serta pembangunan dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya.
BACA JUGA: APBN di Jawa Barat hingga Maret 2024 Tetap Tumbuh di Tengah Dinamika Ekonomi Global
Penerimaan pajak sampai 31 Mei 2024 secara nasional mencapai Rp48,006 triliun. Kanwil DJP Jawa Barat III berhasil menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp12,51 triliun (39,61 persen dari target) dengan pertumbuhan 4,9 persen yoy.
Penerimaan pajak 2024 tumbuh positif sebesar 0,07 persen (Rp32,99 miliar), dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak, PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 8,16 persen (Rp2,04 triliun) dan PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 70,79 persen (Rp20,35 miliar) dibandingkan periode Mei 2023.
Capaian penerimaan neto Bea Cukai Jawa Barat sebesar Rp11,05 triliun atau 30,61 persen dari target tahunan. Meskipun dilihat dari pertumbuhan penerimaan total (yoy) turun, namun untuk Bea Masuk tumbuh didorong importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit. Penerimaan Cukai EA tumbuh dengan peningkatan penjualan Cukai EA non fasilitas pembebasan. Penerimaan Cukai MMEA kembali tumbuh setelah bulan sebelumnya terkontraksi karena realisasi pita cukai bulan Januari terlambat dan belum optimal akibat perubahan tarif Cukai MMEA pada akhir Desember 2023. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, bea dan cukai, langkah-langkah yang diambil antara lain:
Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengamanan penerimaan negara melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) TA 2024. Optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta implementasi Ultimum Remedium Cukai.
Melakukan in-depth interview dengan kontributor Cukai HT utama atas proyeksi produksi sehingga dapat memastikan pencapaian target cukai dapat terpenuhi. Melakukan dialog penerimaan dengan bersama Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Kantor Pusat DJBC, untuk upaya pengamanan target penerimaan.
Total realisasi PNBP sebesar Rp2,84 triliun atau 57,60 persen dari target sebesar Rp4,93 triliun tumbuh positif sebesar 12,44 persen (yoy) dikontribusi oleh PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi PNBP Lainnya s.d. 31 Mei 2024 tumbuh tipis 0,18 persen meskipun realisasi telah mencapai 84,16 persen dari target. Sementara realisasi pendapatan BLU sebesar Rp1,41 triliun.
Sektor perekonomian di Jawa Barat tidak terlepas dari peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara yang signifikan. Penyaluran KUR di Jawa Barat sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp11,45 triliun dengan jumlah debitur 192.265 debitur dengan realisasi skema penyaluran yang terbanyak adalah KUR Mikro mencapai 62,9 persen.
Sedangkan sektor terbesar yang mengakses KUR adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 55,80 persen. Sektor ini juga merupakan sektor yang berperan penting dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Triwulan 1 2024 positif mencapai 4,93 persen (yoy) dan kinerja APBN hingga Mei 2024 terjaga baik.
Meski demikian, dampak risiko global (high for longer, pertumbuhan ekonomi global yang stagnan, dan tensi geopolitik yang terus meningkat) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik perlu terus antisipasi dan dimitigasi. Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan. (oke/*)
