RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sedang bersusah payah meraih hasil maksimal dari pendapatan asli daerah. Belakangan, aparat wilayah mulai melakukan penyisiran dan penagihan langsung door to door terhadap masyarakat yang tercatat sebagai Wajib Pajak (WP).
Dari pertengahan Agustus lalu, sejumlah aparat wilayah menggencarkan program Operasi Sisir (Opsir) ke lapangan. Program ini digalakkan di lima kelurahan, kecamatan, UPTD pendapatan, hingga OPD, yang belum lama ini menerima ‘selendang hitam’ dari Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad lantaran berada di urutan terendah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
Wilayah yang sedang melakukan Opsir salah satunya, Kecamatan Jatiasih yang capaian PBB nya saat ini masih berada di angka 43 persen.
BACA JUGA: Piutang PBB Kota Bekasi Capai Rp1 Triliun
“Kita pastikan ada objek-objek besar yang menjadi perhatian. Jadi di Jatiasih itu ada beberapa objek (pajak) yang lumayan signifikan, itu kita coba surati (pemberitahuan),” kata Camat Jatiasih, Ashari.
Ashari memastikan, pihaknya tengah bekerja keras menaikkan persentase capaian PBB dengan melakukan Opsir PBB serta mensosialisasikan insentif pajak daerah yang akan berakhir 30 September 2024.
Berbagai momentum kegiatan di lingkungan warga juga menjadi ajang sosialisasi guna menggugah ketaatan warga membayar pajak.
Satu hari kemarin, transaksi pembayaran PBB di lingkungan kecamatan Jatiasih mencapai lebih dari Rp220 juta.
“Sudah pasti (optimis bisa naik signifikan). Kita tetap berjuang, setiap hari kita lakukan Opsir PBB,” ucapnya.
Beberapa kendala yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah Kecamatan Jatiasih diantaranya rumah yang tidak ditinggali oleh pemiliknya. Biasanya, ini berada di wilayah rawan banjir.
Dengan begitu, petugas harus memastikan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan pemilik rumah.
BACA JUGA: Payah! Capaian PBB Kota Bekasi Rendah
Diakui, Kecamatan Jatiasih masih berada di urutan lima terendah pekan ini. Capaian PBB masih berada di angka 62 persen.
Meskipun demikian, patut berbangga karena capaian PBB Kelurahan Jatiluhur berada di urutan teratas diantara kelurahan lain se-Kota Bekasi. Ashari berharap capaian PBB kelurahan Jatiluhur ini bisa menjadi motivasi bagi kelurahan lain di wilayah Kecamatan Jatiasih.
“Walaupun hari ini Kecamatan Jatiasih peringkat ke 11, untuk beberapa kelurahan itu Jatiluhur yang terbaik, pertama se-Kota Bekasi. Ketika Jatiluhur bisa menjadi yang terbaik, kenapa yang lain tidak,” tambahnya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan, pertengahan Agustus lalu juga berada di deretan lima kecamatan dengan realisasi PBB yang rendah.
“Yang pertama pastinya WP-WP besar baik perusahaan maupun pribadi, kita menyampaikan surat pemberitahuan percepatan untuk melaksanakan pembayaran PBB,” ungkap Skertaris Kecamatan Bekasi Selatan, Isnaini.
Pihaknya juga memonitoring secara langsung ke lokasi WP, termasuk Camat Bekasi Selatan juga turun gunung. Untuk WP badan, pihaknya meminta pernyataan kesanggupan membayar PBB dalam bentuk pernyataan tertulis.
Kegiatan Opsir PBB juga dilakukan oleh pemerintah di tingkat kelurahan. Mulai dari memberikan surat pemberitahuan kepada RT/RW, sosialisasi langsung hingga door to door.
“Jadi kita keliling pakai mobil Satpol-PP, kita sampaikan himbauan-hinbauan pembayaran PBB termasuk adanya relaksasi pajak. Kelurahan pun melakukan upaya yang sama, karena di kelurahan itu kan ada (petugas) Pamor,” ucapnya.
Informasi terakhir, kata Isnaini, capaian PBB Kecamatan Bekasi Selatan perlahan naik tingkat, capaiannya berkisar diangka 65 persen.
“(Saat Opsir) di kantor RW pun kita fasilitasi bank yang menjadi referensi Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pembayaran. Jadi warga juga bisa langsung bayar,” tambahnya. (sur)
