RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat, Suparno, meminta para pengusaha di Kabupaten Bekasi tidak menjadikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu menilai perusahaan masih memiliki banyak cara untuk menyikapi kondisi tersebut, salah satunya melalui langkah efisiensi. Namun, menurutnya, efisiensi tidak seharusnya dilakukan dengan mengurangi jumlah pekerja.
Ia menegaskan, penghematan bisa dilakukan dari sisi lain, seperti pengurangan fasilitas direksi maupun biaya-biaya nonproduksi perusahaan.
“Kalau memang efisiensi itu untuk mencegah terjadinya PHK, berarti kita mendukung. Tapi kalau efisiensi yang dilakukan adalah untuk PHK buruh pasti kita akan melakukan perlawanan karena efisiensi itu bisa dilakukan dari semua sisi, tidak harus buruh diutamakan di PHK,” ujar Suparno, kepada Radar Bekasi, Kamis (21/5).
Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memang berdampak pada dunia usaha. Namun, ia menilai tidak adil jika buruh menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi.
“Dampak pasti terjadi, menurut saya kurang fair dalam menyikapi kenaikan dolar yang sekarang ini, pengusaha itu mengorbankan buruh,” sambung Suparno.
Suparno juga meminta pemerintah melakukan pembinaan kepada para pengusaha dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Menurut dia, pemerintah perlu mencari tahu berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha, mulai dari perpajakan, perizinan, hingga persoalan lain yang membebani perusahaan.
“Stimulus-stimulus itu yang harus dilakukan pemerintah, bukan memenggal buruh atau PHK buruh yang diutamakan,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu langkah pemerintah dalam menyikapi kondisi ekonomi yang terjadi.
“Kan apa yang dilakukan juga belum, kami hanya bagaimana memantau di pemerintah pusat, satgas PHK, dan segala macam, salah satu fungsinya adalah pencegahan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, M. Yusuf Wibisono, mengatakan industri saat ini menghadapi kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya bahan baku impor dan tingginya biaya ekspor.
“Kemungkinan HPP naik 15 sampai 20 persen dalam tiga bulan pasca pelemahan rupiah,” kata Yusuf.
Menurutnya, industri otomotif menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Peningkatan biaya produksi tidak mudah dibebankan kepada konsumen karena dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat. Akibatnya, banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi demi bertahan.
“Strateginya pasti efisiensi. Tapi kami berharap jangan sampai terjadi PHK,” ucapnya.
Langkah penghematan yang dilakukan perusahaan antara lain memangkas biaya nonproduksi, mulai dari pengurangan jam lembur, penghematan energi melalui panel surya, hingga memaksimalkan kapasitas bus jemputan karyawan.
Tak hanya itu, sejumlah perusahaan juga mulai menunda ekspansi dan investasi baru guna menjaga arus kas tetap aman. (pra)
