RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hasil rekapitulasi polling yang dilakukan delapan media yang tergabung dalam Indo Satu Media Grup pada pekan kedua Juni 2026 menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi anggaran, tata kelola kelembagaan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Polling yang terdiri atas sembilan pertanyaan tersebut menjaring 28.196 suara dengan total 170.072 tayangan. Hasilnya memperlihatkan mayoritas responden masih menaruh perhatian besar terhadap aspek transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan program maupun kelembagaan BGN.
Pada pertanyaan mengenai transparansi belanja anggaran dan sistem kelembagaan BGN, sebanyak 82,36 persen responden menilai BGN belum cukup transparan. Sementara itu, hanya 17,64 persen yang menilai lembaga tersebut sudah transparan.
Pandangan serupa terlihat saat responden diminta menentukan aspek yang paling perlu diperkuat oleh Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Sebanyak 50,39 persen responden memilih transparansi anggaran sebagai prioritas utama, sedangkan 49,61 persen lainnya menilai penguatan kinerja, pengawasan, dan sistem kelembagaan tidak kalah penting.
Terkait upaya agar manfaat Program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mayoritas responden atau 62,73 persen menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG, sistem pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan. Adapun 37,27 persen responden memilih penerapan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan penyelenggara program.
Tingkat optimisme publik terhadap kepemimpinan baru BGN juga masih tergolong rendah. Sebanyak 72,80 persen responden menyatakan tidak yakin Nanik S. Deyang mampu menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam Program MBG. Hanya 27,20 persen responden yang menyatakan yakin.
Keraguan serupa juga terlihat pada pertanyaan mengenai kemampuan Nanik mengembalikan kepercayaan publik pasca mencuatnya kasus yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Sebanyak 73,05 persen responden menilai upaya tersebut akan sulit dilakukan, sedangkan 26,95 persen menyatakan optimistis.
Persoalan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BGN turut menjadi sorotan. Sebanyak 86,26 persen responden menilai personel yang saat ini mengisi berbagai jabatan di BGN belum sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang diemban. Hanya 13,74 persen responden yang menilai aparatur di lembaga tersebut sudah kompeten.
Mengenai potensi penyalahgunaan anggaran, opini publik terlihat relatif berimbang. Sebanyak 50,47 persen responden menilai terbukanya kasus yang melibatkan Dadan Hindayana menunjukkan kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan anggaran besar BGN untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, 49,53 persen responden berpendapat kemungkinan tersebut kecil.
Adapun langkah yang dinilai perlu dilakukan Nanik S. Deyang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebanyak 52,66 persen responden memilih peningkatan transparansi anggaran. Sementara 47,34 persen lainnya meminta agar pimpinan baru tidak terjebak dalam praktik-praktik negatif pengelolaan anggaran.
Dalam pertanyaan terakhir, mayoritas responden atau 80,65 persen menyatakan Nanik S. Deyang perlu diperiksa atau diaudit terkait kasus yang melibatkan Dadan dan pihak lainnya sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pencegahan. Sebaliknya, 19,35 persen responden menilai Nanik sebaiknya fokus menjalankan tugas dan program kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Menanggapi hasil polling tersebut, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indo Satu Media Grup, Azamunawar, mengatakan bahwa hasil polling menunjukkan adanya pesan kuat dari publik agar BGN melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan.
“Hasil polling ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menaruh perhatian pada keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menginginkan adanya tata kelola yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel. Transparansi anggaran, penguatan pengawasan, evaluasi sistem pelaksanaan program, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tuntutan yang sangat jelas dari publik,” ujar Azamunawar.
Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan baru di BGN masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui langkah-langkah nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui kinerja yang terukur, keterbukaan informasi, serta komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional. Hasil polling ini hendaknya menjadi masukan konstruktif bagi BGN untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi memastikan Program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun polling media sosial bukan survei ilmiah yang merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia, hasil tersebut tetap penting karena menggambarkan persepsi dan aspirasi publik yang berkembang di ruang digital terhadap kinerja dan arah kebijakan BGN saat ini.(*)
