RADARBEKASI.ID,BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan dan terobosan untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian bertambah.
Mereka menilai banyak terobosan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menyikapi maraknya gelombang PHK. Mulai dari memfasilitasi program pelatihan serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan dialog intensif dengan dunia-dunia usaha, terus juga harus bisa memetakan perusahaan yang mengalami kesulitan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, kepada Radar Bekasi, Selasa (11/8).
”Harus bisa menyiapkan program-program pelatihan dan penempatan kerja, bagi para pekerja yang terdampak PHK. Jangan sampai gelombang PHK terus meluas tanpa adanya langkah antisipatif,”tambahnya.
Diketahui, gelombang PHK masih membayangi dunia ketenagakerjaan di Bekasi. Hingga Juli 2026, sebanyak 1.432 pekerja di Kota dan Kabupaten Bekasi kehilangan pekerjaan.
Meski belum ditemukan kasus PHK massal akibat relokasi perusahaan, tekanan ekonomi global, kenaikan biaya produksi, hingga perlambatan permintaan pasar masih menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan industri.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi itu mengaku prihatin atas meningkatnya angka PHK. Menurutnya, setiap pekerja yang kehilangan pencariannya bukan hanya angka statistik, tapi itu juga perlu dipikirkan akan kebutuhannya.
Pihaknya juga berharap, Pemerintah Kota Bekasi mampu menerjemahkan arah kebijakan pemerintah pusat dengan langkah-langkah nyata di daerah. Dimana, Kota Patriot ini harus mampu menjamin perlindungan bagi para pekerja.
“Harapan saya Pemerintah Kota Bekasi harus menjadi daerah yang ramah investasi, sekaligus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja,” ungkapnya. (pra)
