RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kontraktor lokal mulai gerah melihat proyek pembangunan Kabupaten Bekasi yang belum juga bergerak meski 2026 memasuki triwulan III. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menjalankan proyek yang dibiayai APBD agar tidak dikerjakan terburu-buru menjelang musim penghujan.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi, Wasju Djuanda, mengatakan waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas, sementara sejumlah pekerjaan fisik belum berjalan.
“Ini sudah mau masuk triwulan III. Mau sampai kapan pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kabupaten Bekasi tidak digelar?,” ujarnya, Selasa (11/8).
Ia khawatir keterlambatan berdampak terhadap kualitas pekerjaan. Proses lelang dan tender yang belum selesai, ditambah ancaman musim penghujan, berpotensi membuat pengerjaan dilakukan terburu-buru.
“Jangan sampai pekerjaan baru dimulai ketika musim penghujan,” tegasnya.
Menurut Wasju, keterlambatan juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha konstruksi lokal. Banyak kontraktor kini menganggur karena minim proyek. Di sisi lain, proyek infrastruktur di daerah masih banyak dikerjakan kontraktor dari luar.
“Pemda harus segera menggelar kegiatan konstruksi yang sudah terlalu lama belum berjalan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Wasju juga meminta Pemkab Bekasi memberdayakan kontraktor lokal, baik untuk proyek besar maupun pekerjaan bernilai lebih kecil melalui mekanisme penunjukan langsung.
“Kalau yang besar tidak dapat, yang kecil seperti PL juga tidak apa-apa. Yang penting roda ekonomi bisa jalan,” ujarnya.
Sementara, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan proyek pembangunan mulai berjalan pada pertengahan Agustus 2026. Saat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa.
“Ini sedang berproses, paling dua minggu lagi mulai. Insyaallah fix,” kata Asep.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disebut akan menjadi OPD pertama yang menjalankan proyek, disusul OPD lainnya secara bertahap.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron meminta percepatan pelaksanaan proyek tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara optimal.
“Yang penting sekarang kegiatan segera berjalan, selesai tepat waktu, tepat mutu, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Ade.
DPRD, lanjut dia, akan mengawasi progres pelaksanaan di setiap OPD agar program prioritas APBD 2026 benar-benar terealisasi. (and)
