Berita Bekasi Nomor Satu

Menteri PU Ancam Copot Pejabat Gara-gara Sawah di Bekasi Kering Tujuh Bulan

Menteri PU Dody Hanggodo saat menghubungi anak buahnya. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengancam mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Keputusan itu diambil setelah Dody menemukan lahan persawahan yang masih mengalami kekeringan saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

Hal itu disampaikan Dody setelah meninjau lahan persawahan seluas 100 hektare di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut disebut mengalami kekeringan selama tujuh bulan.

”Besok, Senin (hari ini, Red), saya ganti semua pejabat itu. Kalau baru satu bulan, dua bulan, ya oke, saya masih bisa toleransi. Tapi sudah tujuh bulan, enggak bisa,” tegas Dody sebagaimana diberitakan Jawa Pos.

Dia mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah menemukan saluran irigasi dalam kondisi kering. Padahal, terdapat sungai yang masih mengalir tidak jauh dari lokasi. Kondisi itu membuat Dody mempertanyakan laporan jajarannya yang menyebut kondisi sumber daya air relatif aman.

Dia juga langsung menghubungi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw saat sidak berlangsung. Dody meminta Arnold lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan persoalan kekeringan segera ditangani.

”Bapak banyak ditipu sama timnya. Harusnya sudah dikerjakan dari kemarin. Tujuh bulan, bos. Bukan baru satu bulan, dua bulan,” tegas Dody kepada Arnold.

Menurut Dody, informasi dari petani harus menjadi salah satu rujukan utama karena mereka berada langsung di lapangan. Dia mengaku telah berulang kali meminta jajarannya mendata kondisi kekeringan melalui kelompok tani. Namun, masih ada persoalan yang luput dari penanganan.

”Ayo Pak Dirjen, jangan suka jalan-jalan. Lebih action!” tegasnya.

BACA JUGA: BPBD Kabupaten Bekasi Usulkan Satu Toren Tiap Titik Kekeringan

Kekeringan Hambat Swasembada Pangan

Kekeringan tersebut menjadi persoalan serius di tengah upaya pemerintah mengejar swasembada pangan pada 2026. Dody menilai gangguan ketersediaan air irigasi dapat menghambat produksi pertanian, terutama di wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional.

”Jangan lupa, petani itu adalah sosok manusia yang sangat dimuliakan Pak Presiden. Tapi kemudian orang-orang PU malah melecehkan begini, saya jadi malu sendiri,” katanya.

Dody mengatakan, kekeringan tidak hanya ditemukan di Bekasi. Sejumlah kawasan persawahan di Pulau Jawa juga mengalami kondisi serupa. Karena itu, penanganan kekeringan akan menjadi salah satu fokus Kementerian PU.

Dody juga menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan irigasi dan kebutuhan air bagi lahan pertanian.

”Enggak ada kata-kata kita enggak ada dana untuk kebutuhan petani. Untuk kebutuhan swasembada pangan, enggak ada. Insyaallah selalu ada,” ujar Dody. (nad/oni)