RADARBEKASI.ID,BEKASI– Sektor swasta dan perusahaan di Kabupaten Bekasi didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengungkap bahwa partisipasi dunia usaha sangat penting guna menutupi keterbatasan porsi pembangunan yang belum terjangkau oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terlebih, fasilitas jalan daerah juga kerap dimanfaatkan langsung untuk menunjang aktivitas industri, mulai dari kendaraan operasional, lalu lalang bus karyawan, hingga mobilitas para pekerja.
“Jalan-jalan kita juga digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, dan bus perusahaan. Ketika ada jalan yang rusak, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya. Karena itu, kami berharap perusahaan yang berusaha di Kabupaten Bekasi ikut berkontribusi melalui CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan tersebut,” ujar Asep dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi 2026, di Cikarang Pusat, Rabu (14/10).
Asep menilai, peta industri di Kabupaten Bekasi menyimpan potensi kolaborasi yang amat besar. Dengan keberadaan tak kurang dari 9.200 unit perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri, daya dukung sektor swasta seharusnya bisa dioptimalkan untuk menyasar sektor-sektor penting. Termasuk perbaikan sarana jalan yang belum tersentuh perbaikan pemerintah.
Selain itu, laju aktivitas manufaktur yang tinggi menjadikan kondisi akses jalan sebagai kebutuhan mendesak bagi semua pihak. Karna jalur darat tak hanya dipakai masyarakat umum untuk kegiatan harian, tetapi juga menjadi urat nadi pergerakan tenaga kerja serta kelancaran distribusi logistik pabrik.
Oleh karena itu, Asep berharap pemanfaatan dana sosial perusahaan tak sekadar berfokus pada bakti sosial, melainkan menyasar infrastruktur fisik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh publik.
Melalui integrasi data CSR, lanjut Asep, pihaknya akan menyisir jalur-jalur mana saja yang belum menjadi prioritas pembiayaan APBD. Peta kebutuhan ini nantinya disodorkan kepada pimpinan perusahaan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kalau program CSR ini kita koordinasikan dan dikumpulkan dalam satu perencanaan, kita bisa melihat kebutuhan mana yang belum tertangani. Misalnya, ada jalan desa yang belum terakomodasi dalam musrenbang, itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui pola ini, Asep optimistis dapat tercipta pembagian peran yang seimbang antara sektor publik dan swasta. Perbaikan jalan tetap dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kontribusi CSR hadir sebagai penopang untuk mempercepat penanganan di area yang belum tercover anggaran negara.
Guna merealisasikan skema kemitraan ini, dikatakan Asep, pihaknya meluncurkan terobosan bertajuk Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid). Jajaran pimpinan daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dijadwalkan bakal turun langsung menyambangi berbagai kawasan industri untuk menjajaki kerja sama teknis.
Disisi lain, agenda kolaborasi ini juga diarahkan untuk membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM). Mengingat angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih berada di level 8,68 persen. Kalangan industri juga turut diimbau membuka ruang pelatihan keahlian serta memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini sudah membantu pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini semakin kuat dan terencana, sehingga CSR benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (ris)
