RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi belum menentukan sikap terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Pengurus di daerah memilih menunggu arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebelum mengambil sikap resmi.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Haryanto, menegaskan bahwa seluruh jajaran partai di daerah akan mengikuti keputusan pimpinan pusat. Menurutnya, sikap satu komando menjadi prinsip yang harus dijaga kader dalam menyikapi persoalan politik nasional.
“Kita harus menghormati setiap keputusan dari DPP. Kita tetap satu komando, jadi kita tunggu saja keputusan DPP,” ujar Haryanto kepada Radar Bekasi, Selasa (10/11).
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto mengatakan, polemik tersebut harus disikapi dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan stabilitas daerah. Persoalan ijazah Wakil Presiden, menurutnya, perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi, bukan sekadar ditarik ke dalam kepentingan politik.
Ia menilai, wacana pemakzulan tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap sosok Gibran. Terdapat mekanisme dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi sebelum langkah tersebut dilakukan.
“Pemakzulan itu bukan persoalan suka atau tidak. Ada mekanisme, persyaratan, serta tahapan konstitusional yang harus dipenuhi. Jangan mendahului proses hukum,” tuturnya.
Haryanto menyebut DPP Partai Demokrat masih mencermati perkembangan persoalan tersebut. Karena itu, pengurus Kabupaten Bekasi memilih menunggu keputusan resmi sebelum menentukan sikap lebih jauh.
“DPP sedang melihat itu. Kalau secara hukum memang harus ada pemakzulan, kita ikuti saja keputusan DPP,” tuturnya. (pra)
