RADARBEKASI.ID,BEKASI- Penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Bekasi yang masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terancam gagal.
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dikaji ulang lantaran membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Pemerintah daerah masih menghitung efektivitas pembangunan rumah sakit baru dibandingkan mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia.
Asep justru mempertimbangkan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Opsi memperkuat RSUD yang sudah beroperasi dan memperluas kerja sama dengan rumah sakit swasta dinilai bisa menjadi alternatif.
“Kalau kita bikin rumah sakit butuh ratusan miliar. Lebih baik saya gunakan untuk yang lain. Tapi ini masih analisa saya sementara. Tidak menutup kemungkinan kita juga bikin di daerah Selatan RSUD,” kata Asep, Selasa (10/11).
Pertimbangan tersebut bukan tanpa alasan. Asep menilai pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah masih menghadapi persoalan keuangan. Bahkan, meski telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), operasional sejumlah RSUD dinilai belum mampu menghasilkan keuntungan.
Di sisi lain, keberadaan program Universal Health Coverage (UHC) memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit umum kita ada dua. Kalau anggarannya habis ratusan miliar, kenapa tidak kerja sama saja dengan rumah sakit swasta? Toh berobatnya juga sama pakai BPJS,” ujarnya.
Meski begitu, peluang pembangunan RSUD di wilayah selatan belum sepenuhnya tertutup. Asep mengaku masih mempertimbangkan opsi tersebut untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas rumah sakit.
Sebagai langkah alternatif, ia justru ingin meningkatkan kapasitas dan kelas RSUD Cabangbungin. Rumah sakit yang berada di wilayah utara itu dinilai memiliki potensi besar karena turut melayani pasien dari luar Kabupaten Bekasi, termasuk Karawang.
Asep mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Cabangbungin yang sebelumnya hanya berkisar Rp500 juta kini telah meningkat menjadi Rp15 miliar.
“Kalau RSUD Cabangbungin saya besarkan dan naikkan kelasnya, kelihatannya bisa menutupi biaya operasional. Bahkan bisa menggaji karyawan dengan BLUD,” ungkapnya.
Di sisi lain, Asep memastikan program UHC tetap menjadi prioritas pemerintahannya. Ia tidak ingin ada warga Kabupaten Bekasi yang terlantar atau kesulitan mendapatkan pelayanan medis hanya karena persoalan biaya.
Terlebih, Kabupaten Bekasi saat ini memiliki sekitar 54 rumah sakit swasta yang berpotensi menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
“Program saya UHC ini. Saya tidak mau ada orang sakit terlantar, orang sakit tidak bisa berobat. Hari ini saya belum pernah dengar laporan seperti itu karena kita sudah UHC,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron tetap mendorong supaya adanya RSUD di wilayah selatan dan utara. Hingga saat ini Kabupaten Bekasi hanya memiliki dua RSUD. Sedangkan masyarakat terdata sudah mencapai 3,5 juta jiwa.
Menurutnya keberadaan rumah sakit pemerintah masih sangat dibutuhkan yang keberadaannya dekat dengan masyarakat. “Kalau alasannya anggarannya kan sebenarnya bisa mencari anggaran di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Setidaknya pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas,”jelasnya.
Kemudian, RPJMD ini merupakan janji politik kepala daerah yang telah memenangkan kontestasi pilkada. Apabila memang ada rencana batal untuk dibangun seharusnya ada evaluasi atau perubahan RPJMD.
“Sebab dokumen RPJMD ini merupakan arah kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan publik,”jelasnya.(and)
