RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Bekasi diklaim terus menyusut seiring masifnya bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Tahun ini, sedikitnya 1.400 unit rumah masuk dalam pendataan penanganan Rutilahu melalui berbagai program bantuan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi mengatakan, penanganan Rutilahu tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Sejumlah program dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Barat turut menyasar rumah warga yang membutuhkan perbaikan.
“Kalau secara data semakin sedikit. Karena selain dari kita, ada juga bantuan DKI khususnya di Bantargebang, ada dari PU pusat, BPSP. Jadi beberapa komponen bersama-sama mengurai persoalan tersebut,” katanya.
Widayat merinci, penanganan melalui program pemerintah daerah dan provinsi tahun ini mencakup sekitar 210 unit rumah. Rinciannya, sekitar 130 unit melalui program tertentu dan lebih dari 60 unit dari pemerintah provinsi serta lebih dari 60 unit dari Pemkot Bekasi.
Sementara itu, program bantuan dari pemerintah pusat melalui BPSP disebut menyasar lebih dari 1.000 rumah.
Meski begitu, Widayat mengakui pendataan Rutilahu masih mencapai sekitar 1.400 unit. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan kecamatan dan kelurahan, kemudian diverifikasi langsung ke lapangan untuk menentukan skala prioritas.
Menurutnya, jumlah Rutilahu berpotensi terus berubah karena munculnya kerusakan baru akibat bencana maupun faktor usia bangunan. Dia pun mengaku masih meminta pembaruan data untuk memastikan realisasi bantuan di lapangan.(sur)











