RADARBEKASI.ID, BEKASI – Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Bekasi harus bersiap menerima keluhan masyarakat hari ini, lantaran diprediksi jumlah warga yang ingin mendaftar di sekolah negeri akan mengalami lonjakan dibanding dengan masyarakat yang telah mengikuti pra pendaftaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih negeri minded, namun fakta pra pendaftaran berkata lain, calon pendaftar lebih sedikit dibanding kursi sekolah negeri yang tersedia.
Saat ini, ada 22.587 calon peserta PPDB online yang sudah terverifikasi pada masa pra pendaftaran. Sedangkan, jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri sebanyak 39.084 kursi, Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai masih kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bekasi.
Pengurus Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menilai faktor pertama yang membuat situasi ini terjadi adalah sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat baru sadar saat masa pendaftaran dimulai, masyarakat tidak tahu pentingnya masa pra pendaftaran.
“Saya kira faktor pertama sosialisasi ya, sosialisasinya ini harus terus ditingkatkan. Karena saya masih mendengar ada masyarakat yang belum mengetahui tentang penerimaan siswa baru ini,” ungkapnya, Minggu (3/7).
Setelah sosialisasi, situasi ini juga dipicu oleh kurangnya respon masyarakat terhadap masa pra pendaftaran. Sudah dua tahun masa pra pendaftaran ini ada, hasilnya tidak berbeda, masyarakat yang ikut pra pendaftaran jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kuota yang tersedia di sekolah negeri.
Hasilnya, pada saat memasuki masa pendaftaran di tahun lalu, terjadi lonjakan pendaftar. Oleh karenanya, panitia harus bisa mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan mendaftar ke sekolah negeri saat dimulai hari ini.
Sosialisasi selalu menjadi salah satu poin catatan DP Kota Bekasi. Sehingga, pemerintah atau Disdik Kota Bekasi harus meningkatkan metode sosialisasinya, baik melalui media maupun turun langsung ke lapangan, langsung ke tiap-tiap RT melalui pemerintah di tingkat kelurahan dan sekolah.
“Memang kita selalu memberikan catatan sosialisasi ya, di dewan pendidikan juga hasil evaluasi tahun lalu juga sama. Memang pemerintah ini perlu harus meningkatkan metode sosialisasinya agar bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Beberapa catatan disampaikan kepada Disdik Kota Bekasi dan seluruh jajarannya, termasuk sekolah. Pertama, memastikan sistem tidak down pada masa pendaftaran, memastikan Disdik dan sekolah konsekuen atau patuh pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) yang sudah disusun, hingga meminta ruang pengaduan masyarakat direspon secara cepat dan tepat melalui hotline yang sudah disediakan.
Sama seperti pada saat pelaksanaan PPDB online di tingkat SMA/K kemarin, DP Kota Bekasi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Rekomendasi penyediaan posko pengaduan ini juga didasari surat dari DP Provinsi Jawa Barat yang memerintahkan DP Kota Bekasi untuk menampung dan melaporkan permasalahan-permasalahan PPDB kepada ketua DP Provinsi Jawa Barat, berlaku sampai sampai akhir semester 1 di tahun ajaran berjalan.
“Terus kami juga menyampaikan bahwa Dewan Pendidikan juga dalam hal ini membuka diri apabila ada masyarakat atau stakeholder pendidikan yang ingin bertanya atau memberikan pengaduannya kepada Dewan Pendidikan,” tukasnya.
Usaha berikutnya yang juga menurut Aryanto perlu dilakukan oleh Disdik dan DP Kota Bekasi adalah mengedukasi masyarakat mengubah negeri Minded. Hal ini diperlukan agar masyarakat membuka ruang untuk menempuh pendidikan di sekolah selain negeri dengan keterbatasan daya tampung, solusinya dengan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu selama menempuh pendidikan di sekolah swasta. (Sur)
