RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyebutkan bahwa koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil masih kurang, sehingga capaian pendapatan daerah tahun ini tidak maksimal.
”Saya baru tiga bulan, kondisi antara dinas ini kolaborasinya sangat kurang sekali, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian. Padahal Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mendapatkan tunjangan,” kata Arifin, Minggu (22/12).
Menurutnya, hingga kini target pajak daerah Kabupaten Bekasi baru tercapai 87,40 persen dari total target Rp2,7 triliun. Di Pemkab Bekasi, terdapat sekitar 10 OPD yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Arifin mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja ASN
“Sangat miris kami melihat kondisi budaya kerja para ASN di lingkungan Pemkab Bekasi. Kalau pengen ngamuk ya ngamuk saya. Ini arah pemerintahan mau di bawa kemana kalau para ASN nya tidak memiliki rasa untuk
membangun Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Ia menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi yang semakin berat, terutama dengan rendahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah harus tetap dipenuhi, termasuk anggaran sekitar Rp860 miliar untuk PPPK pada tahun depan. Selain itu, belanja modal dan barang jasa juga harus dipenuhi.
Dikatakannya, inovasi jangan hanya ada dalam perencanaan dan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi.
“Kami berharap ada jiwa jiwa yang membangun dan ksatria. Apabila tidak bisa kerja namun memiliki jabatan lebih baik ngundurin diri. Tidak memberikan alasan alasan yang klasik apabila capaian kerja tidak tercapai,” tegasnya.
Arifin menilai bahwa dengan banyaknya lahan, perumahan, apartemen, restoran, dan mal yang terus berkembang di Kabupaten Bekasi, potensi pendapatan daerah harus lebih digali.
“Setiap pembangunan pasti ada efek domino seperti parkir, restoran, dan lainnya yang menjadi potensi pendapatan daerah. Baik itu dari aspek retribusi daerah dan pajak daerah,” ucapnya.
Selain itu, Arifin juga menyoroti potensi kerjasama dengan pengelolaan aset milik daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
“Kami heran kenapa aset milik daerah sering kali tidak terkelola dengan baik. Padahal sektor lahan milik pemerintah daerah bisa menjadi sumber pendapatan jika dikelola dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Bekasi, Joaharul Alam, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah, terutama yang terkait dengan retribusi dan pajak daerah.
“Kami akan terus melakukan evaluasi, terutama pada dinas penghasil yang terkait dengan retribusi dan pajak daerah. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar taat membayar pajak, karena pajak daerah ini akan dikembalikan untuk kepentingan daerah,” ujarnya. (and)
