RADARBEKASI.ID, BEKASI — Akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah. Selain keterbatasan sekolah khusus, biaya pendidikan yang mahal juga menjadi salahsatu kendala bagi keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya.
Saat ini, Kota Bekasi baru memiliki satu Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Banyak anak disabilitas yang hari ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah, kalau toh mereka sekolah dengan biaya yang besar,” kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto usai menghadiri peringatan hari anak tingkat Kota Bekasi, Minggu (2/8/2026).
Tri menyebut, Pemkot Bekasi telah merencanakan pembangunan sekolah disabilitas di 12 kecamatan. Rencana tersebut, kata dia, telah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, namun masih membutuhkan kajian mendalam serta tahapan perencanaan dan penganggaran.
“Baru ada satu, makanya kita buat nanti di 12 kecamatan,” ucapnya.
Tri menginginkan rencana tersebut biasa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Saya inginnya ada satu percepatan, minimal tahun ajaran depan harusnya sudah mulai oke lah,” tambahnya.
Selain pembangunan sekolah khusus, Tri menyampaikan Pemkot Bekasi juga telah bekerja sama dengan pendiri ESQ, Ary Ginanjar, untuk memetakan potensi siswa di Kota Bekasi. Langkah tersebut dilakukan agar potensi setiap anak dapat dikembangkan sesuai kemampuannya.
Sementara itu, orangtua anak penyandang disabilitas di Kota Bekasi menyambut baik rencana pembangunan sekolah tersebut. Mereka menilai keberadaan SLB negeri tambahan sangat dibutuhkan, mengingat saat ini pilihan sekolah bagi anak disabilitas masih terbatas.
“Kami dari POTADS tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas,” kata Korwil Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) Bekasi, Egie Fatmawati.
Menurutnya, biaya yang dibutuhkan oleh orangtua untuk menyekolahkan anak mereka di SLB Swasta tergolong mahal. Belum lagi, biaya lain-lain seperti untuk menyediakan tenaga pendamping dan lainnya.
“Karena memang melihat Kota Bekasi hanya memiliki satu sekolah itu tidak memungkinkan banget, kalau kita mau lari ke swasta biayanya sangat besar,” ungkapnya.
Ia menilai pembangunan sekolah disabilitas tidak hanya sebatas menyediakan gedung dan sarana prasarana. Pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan kompetensi guru, penyediaan tenaga pendamping, aksesibilitas, serta kolaborasi dengan orangtua dan komunitas.
“Dengan begitu, setiap anak disabilitas di Kota Bekasi dapat memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, pengembangan diri atau produktivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Egie.
Menurutnya, komunitas orangtua seperti POTADS siap berdiskusi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada anak-anak penyandang disabilitas.
Pihaknya berharap kebijakan sekolah disabilitas tetap mengedepankan prinsip pendidikan inklusif. Sebab, anak-anak disabilitas juga memiliki hak untuk belajar bersama teman-teman sebayanya di sekolah umum yang mampu memberikan dukungan sesuai kebutuhan mereka. (sur)
