RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah telah resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi tenaga kerja.
Kedua peraturan tersebut adalah PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Langkah pemerintah ini merupakan implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia, terutama mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta bagi industri padat karya yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang menantang saat ini.
Dukungan bagi Pekerja yang Mengalami PHK
Tidak tanggung-tanggung, dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan manfaat uang tunai pada program JKP menjadi 60 persen dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan, jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya hanya sebesar 45 persen pada manfaat bulan pertama hingga bulan ke-3 dan 25 persen pada bulan 4 sampai dengan bulan ke-6.
Batas upah maksimal yang ditetapkan senilai Rp5 juta. Melalui PP ini, kenaikan manfaat JKP berlaku efektif sejak 7 Februari 2025, baik untuk klaim baru maupun sisa manfaat yang masih berjalan.
Selain kenaikan manfaat uang tunai tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam persyaratan kepesertaan dan klaim JKP, hal tersebut guna memastikan akan lebih banyak lagi pekerja yang mendapatkan manfaat dengan proses yang lebih cepat dan efisien.
Pemerintah juga menetapkan perubahan dalam persyaratan penerimaan manfaat JKP dengan meniadakan syarat iur 6 bulan berturut-turut dan juga memberlakukan masa kadaluarsa manfaat menjadi 6 bulan.
Dari sisi iuran JKP, perubahan dilakukan dengan tidak lagi direkomposisi dari iuran program Jaminan Kematian (JKM). Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36 persen, dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14 persen, dan iuran dari pemerintah sebesar 0,22 persen.
Relaksasi Iuran JKK bagi Industri Padat Karya
Sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri padat karya, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan relaksasi iuran JKK sebesar 50 persen selama 6 bulan yaitu sejak bulan Februari hingga Juli 2025.
Kebijakan ini berlaku bagi sektor-sektor industri yang rentan terhadap dampak ekonomi, seperti:
– Industri makanan, minuman, dan tembakau
– Industri tekstil dan pakaian jadi
– Industri kulit dan barang kulit
– Industri alas kaki
– Industri mainan anak
– Industri furnitur
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban finansial perusahaan, sehingga tetap dapat mempertahankan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Adapun tarif Iuran JKK setelah keringanan iuran 50 persen adalah dimulai dari perusahaan atau badan usaha yang memiliki tingkat risiko lingkungan kerja Sangat Rendah sebesar 0,120 persen, Rendah sebesar 0,270 persen, Sedang sebesar 0,445 persen, selanjutnya dengan tingkat risiko Tinggi sebesar 0,635 persen dan terakhir pada Sangat Tinggi sebesar 0,870 persen.
Dengan adanya dua kebijakan teranyar ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih optimal bagi pekerja yang terkena PHK serta menjaga stabilitas industri padat karya. Keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat dan para pelaku industri diimbau untuk segera menyesuaikan dengan regulasi terbaru ini guna mendapatkan manfaat yang maksimal, perusahaan atau pekerja dapat “Kerja Keras Bebas Cemas” sehingga semua tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah disediakan oleh negara ini dapat membawa sebaik-baiknya kebaikan bagi seluruh pekerja Indonesia.
Dengan diterbitkannya PP JKP dan JKK terbaru ini, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota, A Fauzan, menyatakan akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pekerja dan perusahaan, mengenai pentingnya kedua program ini.
Pihaknya juga akan memastikan bahwa implementasi kedua peraturan ini berjalan dengan baik, agar seluruh pekerja Indonesia dapat merasakan manfaat perlindungan yang optimal.
Dirinya berharap, dengan adanya kebijakan ini, maka tenaga kerja Indonesia dapat merasa lebih terlindungi dan memiliki rasa aman, baik dalam kondisi bekerja maupun saat menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau kecelakaan kerja.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik pekerja, pengusaha, dan masyarakat, untuk terus mendukung program jaminan sosial ini agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tutup Fauzan. (*)
