RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengakui masih adanya ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi riil di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), baik sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan tersebut terungkap dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Bukan berarti semua salah ya, nggak. Banyak yang bener juga. Tapi juga, katakanlah kalau persentase itu 55 persen bener, 45 persen kurang tepat sasaran,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Cikarang Utara, Rabu (26/2).
Gus Ipul menyebut persoalan bansos yang tidak tepat sasaran kini mulai dibenahi secara mendasar. Pemerintah mengakui tantangan terbesar dalam penyaluran jaring pengaman sosial terletak pada validitas data di tingkat bawah, mulai dari RT/RW hingga desa dan kelurahan.
“Makanya itu kita akan memperkuat jalur formal RT RW, nanti sampai ke kelurahan atau desa, nanti ke Dinsos, terus ke bupati. Baru naik ke Kementerian Sosial, baru masuk DTSEN,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif, Kementerian Sosial akan mengumpulkan para bupati/wali kota serta kepala desa untuk memetakan persoalan dalam proses pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap masyarakat memahami bahwa masa transisi ini dilakukan demi mewujudkan keadilan, agar setiap bantuan negara benar-benar diterima oleh yang berhak.
“Sedang transisi. Dan kita ingin masyarakat memahami proses transisi ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengungkapkan sekitar 30 hingga 50 warga mendatangi kantor Dinsos untuk menanyakan status desil dalam DTSEN. Namun, hanya lima orang yang mengajukan penurunan desil untuk kepentingan pengaktifan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
“Ada menginginkan penurunan desil karena data mereka di desil 6-10, tapi mereka ingin turun desil karena kondisinya kurang bagus,” ucap Alamsyah.
Ia menjelaskan, dalam DTSEN terdapat 39 indikator penilaian, mulai dari kondisi ekonomi dan sosial, penghasilan, kondisi rumah, hingga indikator lainnya.
“Dicek ke lapangan, benar tidak mereka by name by address tinggal di situ atau tidak, berapa penghasilannya, ekonomi dan semuanya,” tuturnya.
Alamsyah mengimbau masyarakat tidak khawatir karena pemerintah tengah melakukan validasi data agar bantuan tepat sasaran. Ia juga meminta warga yang merasa kurang mampu atau berada di desil 1–5 segera menghubungi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau mendatangi kantor desa/kelurahan.
“Tapi jika masyarakat yang mampu harus menyadarinya bisa kita tapi pakai yang BPJS mandiri, bayar sendiri,” pungkas Alamsyah. (ris)
