RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya peran operator data desa dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Menurutnya, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sangat bergantung pada profesionalitas petugas di tingkat desa.
“Saya berharap dengan adanya data yang semakin akurat, data yang semakin real-time, itu bisa membantu bantuan-bantuan tidak hanya tepat sasaran, tapi lebih dari itu juga memberdayakan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas presiden di Cikarang Pusat, Rabu (4/3).
Ia menyoroti kesejahteraan operator data desa yang selama ini kerap menjadi keluhan di berbagai daerah. Gus Ipul mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mulai memberikan dukungan nyata, baik berupa insentif maupun fasilitas kerja, guna meningkatkan motivasi petugas lapangan.
“Setiap daerah itu modelnya macam-macam dalam memberikan dukungan kepada operator data desa. Kabupaten Bekasi ini cukup baik menurut saya karena Pak Bupati turun tangan. Kita ingin agar para operator data desa ini bisa bekerja lebih baik, kesejahteraannya tercukupi, kerjanya juga profesional,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, untuk mewujudkan data tunggal yang solid di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Memang tidak bisa semua sesuai harapan, tapi paling enggak dukungan-dukungan yang terukur itu sangat strategis untuk membuat para operator desa ini bekerja lebih profesional,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus bagi operator desa. Ia menyadari beban kerja mereka cukup berat, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data warga di lapangan.
“Untuk SIKS-NG itu sudah dapat, tali asih Rp500 ribu per bulan, dibayar per tiga bulan Rp1,5 juta. Tapi nanti akan kita tambahkan di triwulan tiga, yaitu satu desa satu laptop,” ungkap Asep.
Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan terkait ketimpangan jumlah penduduk antarwilayah. Beberapa desa di Kabupaten Bekasi memiliki populasi sangat besar, sehingga membutuhkan penambahan operator agar proses pendataan tetap akurat dan tidak melambat.
“Seperti di Desa Sumber Jaya jumlah penduduk ada 120 ribu, sedangkan di Muaragembong ada satu desa cuma 3 ribu. Makanya desa-desa yang mungkin jumlah penduduknya banyak, ke depannya akan kita tambahkan lagi operatornya,” pungkasnya. (ris)
