RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Korps Adhyaksa memastikan akan menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku mitra Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum.
Komitmen itu disampaikan menyusul Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Semeru, mengatakan pihaknya terus memantau pemenuhan aspek legalitas dan administrasi para SPPG.
“Kita sifatnya baru monitor-monitor saja selama ini. Kejaksaan sudah melihat segala macam aspek yang dipenuhi mitra SPPG di Kabupaten Bekasi,” ujar Semeru kepada awak media, Kamis (4/6).
Ia menambahkan, sejauh ini pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas sektor bersama instansi pemerintah daerah.
“Sejauh ini monitornya kita meminta data, kita cek ke dinas terkait. Laporan-laporan aja sifatnya,” katanya.
Disinggung terkait penyalahgunaan anggaran program MBG oleh SPPG, Semeru menegaskan pihaknya tidak akan ragu melakukan penindakan apabila ditemukan indikasi korupsi.
“Pokoknya kalau ada perintah atau ada indikasi (korupsi), kita akan dilibatkan. Kalau ada indikasi (SPPG nakal,red), pasti akan kita lakukan penindakan,” tegas Semeru.
Terkait instruksi pemerintah pusat agar daerah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan program MBG, Semeru menyebut Pemerintah Kabupaten Bekasi telah merespons kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaan teknis berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
“Tanya ke pemda soal satgas itu. Setahu saya (apakah sudah dibentuk), iya,” tuturnya.
Semeru juga mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program MBG dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan, baik administrasi maupun distribusi di lapangan.
“Kalau ada informasi, dan kalau teman-teman juga ada informasi, sampaikan ke kita,” tutup Semeru. (ris)
