RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 71 titik tanggul di bantaran Kali Bekasi dan Kali Citarum rawan jebol karena kondisinya kritis. Data tersebut berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan penanganan titik rawan itu berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
BPBD telah melayangkan laporan resmi kepada BBWS, Gubernur Jawa Barat, hingga Plt Bupati Bekasi agar tanggul kritis segera mendapat perhatian. Namun BBWS baru berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap. Jika target tidak rampung hingga akhir tahun, sisa pekerjaan akan dilanjutkan tahun depan.
“Penanganan akan dilakukan bertahap. Bahkan, kementerian terkait juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tanggul yang perlu segera diperbaiki,” ucap Muchlis, pekan kemarin.
Ia menyebut wilayah utara seperti Kecamatan Cabangbungin dan Muaragembong menjadi area paling terdampak. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, penyempitan aliran dan sedimentasi menjadi pemicu utama meluapnya air hingga merendam permukiman.
“Curah hujan tinggi ditambah dengan kondisi sungai yang sudah lama tidak dirawat menyebabkan air meluap. Sedimentasi dan penyempitan aliran menjadi penyebab utama banjir di beberapa wilayah,” katanya.
Muchlis menuturkan, karena perbaikan tanggul bukan kewenangan Pemkab Bekasi, BPBD kini fokus memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Hingga kini, sekitar 110 desa telah terjangkau program tersebut.
Ia menekankan bahwa masyarakat harus dipersiapkan untuk menghadapi konsekuensi dari belum tertanganinya tanggul-tanggul kritis tersebut.
“Melalui Destana, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri saat terjadi bencana, sehingga respons bisa lebih cepat,” terang Muchlis.
Menurut Muchlis, penanganan banjir di Bekasi membutuhkan solusi lintas sektor. Tanpa kolaborasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Perumahan, BPBD akan kesulitan menekan risiko bencana karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.
“Kami berharap kolaborasi antarinstansi ini dapat mempercepat penanganan masalah banjir di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (ris)
