RADARBEKASI.ID, BEKASI — Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menanggapi hasil polling mengenai kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Polling tersebut mengajukan pertanyaan: “Bagaimana menurut kamu kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana?” dengan pilihan jawaban “Memuaskan”, “Mengesalkan/Mengecewakan”, dan “Patut Diganti”.
Hasilnya, sebanyak 82,47 persen atau 44.883 responden memilih “Patut Diganti” sebagai penilaian terhadap kinerja Dadan Hindayana. Polling ini digelar sembilan media di bawah Metropolitan Grup, yakni Pojoksatu.id, Metropolitan.id, Metro Bogor, Radar Bandung, Radar Bekasi, Radar Depok, Radar Cianjur, Radar Sukabumi, dan Radar Karawang.
Polling dilakukan melalui tiga platform media sosial masing-masing media, yaitu TikTok, Instagram, dan Facebook, selama 24 jam penuh, sejak Senin (13/4/2026) pukul 19.00 WIB hingga Rabu (15/4/2026) pukul 19.00 WIB. Selama periode tersebut, tercatat 54.421 akun berpartisipasi sebagai responden dengan total 989.954 tayangan. Riko menilai hasil polling ini sebagai indikator serius adanya keresahan publik yang tidak boleh diabaikan.
Menurut Riko, melihat hasil polling tersebut sebagai indikator serius adanya keresahan publik yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal keresahan masyarakat terhadap kebijakan publik. Polling seperti ini penting sebagai alat membaca situasi sosial,” ujarnya.
Meski mengakui adanya potensi bias dalam metode berbasis media sosial, Riko menilai arah hasil polling tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
“Metodologi apa pun pasti punya bias. Tapi secara umum, ini menggambarkan persepsi masyarakat yang melihat langsung dampak kebijakan,” katanya.
BACA JUGA: Hasil Polling: 82,47 Persen Publik Nilai Dadan Hindayana Patut Dicopot dari Jabatan Kepala BGN
Lebih jauh, ia menilai akar persoalan terletak pada desain kebijakan yang dipaksakan berjalan sebelum kesiapan lembaga benar-benar matang. “BGN itu lembaga baru, tapi langsung diberi beban mengelola anggaran sangat besar. Ini ibarat bayi prematur yang dipaksa berjalan seperti bayi normal. Hasilnya pasti bermasalah,” tegasnya.
Menurut Riko, kondisi ini menuntut keberanian moral dari pimpinan lembaga. Ia bahkan secara terbuka menyebut opsi pengunduran diri sebagai langkah yang seharusnya dipertimbangkan.
“Kalau tidak siap, harus ada tanggung jawab moral. Mundur itu bukan kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika program MBG terus dijalankan tanpa evaluasi mendasar, risiko kegagalan akan semakin besar dan berpotensi meluas menjadi persoalan sosial.
“Kalau dipaksakan, kegagalan itu pasti terjadi. Dan kalau ketimpangan terus muncul, ini bisa menjadi akumulasi kekecewaan sosial,” katanya. (sur)
