RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi menekankan Dinas Sosial (Dinsos) agar tepat sasaran dalam menjaring calon siswa Sekolah Rakyat (SR).
Sesuai persyaratan, calon siswa berasal dari keluarga kategori desil I dan II atau kelompok miskin ekstrem dan miskin. Dari sisi pendidikan, sasaran program pendidikan gratis ini meliputi anak yang belum pernah sekolah, tidak bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko tinggi putus sekolah.
“Kita (DPRD) sangat menekankan agar tepat sasaran perekrutannya, yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinsos,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, kepada Radar Bekasi, Senin (1/6).
Diketahui, Sekolah Rakyat yang berlokasi di kawasan Deltamas, Cikarang Pusat, ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Saat ini, proses penjaringan calon siswa masih dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan DPRD telah menggelar rapat bersama Dinas Sosial untuk membahas perkembangan program Sekolah Rakyat, termasuk progres penjaringan calon siswa. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan karena program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Sesuai amanah dari Pak Presiden, ini harus betul-betul tepat sasaran tidak boleh ada titipan, jadi memang kita mempertanyakan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinsos dalam perekrutannya, harus benar-benar sesuai,” katanya.
Ade menegaskan DPRD akan mengawasi dan mengevaluasi proses penjaringan tersebut agar pelaksanaannya sejalan dengan tujuan pemerintah pusat. Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi momentum penting karena tidak semua daerah mendapat program serupa.
“Sementara ini di Kabupaten Bekasi baru ada satu sekolah rakyat, insya Allah di tahun ajaran ini bisa terealisasi. Ini sebuah momentum karena tidak semua daerah siap dan kita alhamdulillah sudah siap,” katanya.
Ia berharap program tersebut dapat membuka akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau ini berjalan tentu menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat yang berkeinginan mendapatkan pendidikan yang layak, yang semuanya itu gratis, berkualitas, tapi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” sambung wakil rakyat dari arena tarung Dapil V Kabupaten Bekasi itu.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi masyarakat desil I dan II.
Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung sehingga mereka dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi keluarga.
Menurut Ridwan, meski sekolah negeri saat ini tidak memungut biaya pendidikan, masih banyak anak dari keluarga miskin yang harus membantu orang tua mencari nafkah setelah pulang sekolah.
“Hari ini memang sekolah (negeri) masih dibilang gratis, cuma anak-anak yang berasal dari Desil I dan II itu akan terganggu karena suruh dagang, bantu orang tua mulung, dan sebagainya. Makanya ada sekolah rakyat yang semuanya dijamin,” ujarnya.
Ridwan menambahkan, progres pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan mulai digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
”Perkembangan hari ini untuk sekolah rakyat sudah sekitar 70 persen untuk bangunan. Target tahun ajaran baru sudah mulai dan pendataan sudah mulai jalan,” jelasnya. (pra)
