RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait skema percepatan penanganan perlintasan sebidang usai kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada, Senin (27/4) lalu.
Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto mengatakan, pembahasan percepatan penanganan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur menyusul arahan Presiden terkait percepatan pembangunan.
“Memang saat ini masih menunggu skema bantuan Presidennya seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU atau langsung ke daerah, kita masih menunggu tindak lanjut,” ujar Idi, Senin (11/5).
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk penanganan awal proyek tersebut. Namun setelah adanya arahan percepatan dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi memilih menunggu kepastian skema bantuan yang akan diberikan.
“Kalau sebelum ada kecelakaan, rencana kita tahun ini dari provinsi Rp20 miliar. Sisanya sampai akhir 2027 selesai. Namun karena ada statement dari pemerintah pusat ada percepatan, provinsi sama kita menunggu dulu,” katanya.
Menurut Idi, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat karena pembahasan masih berada di tingkat kementerian.
“Kita daerah fungsinya hanya menanyakan. Kemarin baru rapat di Kemenko Infrastruktur, tapi memang masih di level pembahasan internal,” ucapnya.
Di sisi lain, BMSDA Kota Bekasi juga dimintai keterangan oleh penyidik terkait kondisi jalan di lokasi kecelakaan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
“Kalau memang dari polisi dan APH pasti menanyakan seperti apa kondisi jalan. Kita sebatas menerangkan karena itu memang jalan kota,” tandasnya (rez)
