RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu realisasi bantuan presiden (Banpres) untuk percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal, Bekasi Timur. Flyover ini akan menjadi solusi keselamatan dalam bentuk perlintasan tidak sebidang, sekaligus mengurai antrian kendaraan di jam sibuk.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary berharap agar segera ada kabar baik terkait dengan realisasi bantuan presiden sebesar Rp200 miliar tersebut. Dengan begitu, pembangunan bisa segera dilaksanakan pasca pembebasan lahan yang ditarget selesai tahun ini.
Berdasarkan informasi yang ia dapat, Pemkot Bekasi telah berupaya menindaklanjuti bantuan presiden tersebut. “Kita mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sampai dengan saat ini. Saat ini tinggal bagaimana Goodwill dari pemerintah pusat untuk bisa segera merealisasikan,” katanya, Selasa (22/6).
Bantuan untuk pembangunan Flyover ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Sebelum peristiwa nahas itu kata Latu, Pemkot Bekasi telah merencanakan pembangunan Flyover di perlintasan sebidang Bulak Kapal.
“Baik untuk memitigasi kecelakaan akibat perlintasan sebidang kereta api maupun kemacetan yang ada di Bulak Kapal, oleh karenanya kebutuhan Flyover itu menjadi mutlak,” ungkapnya.
Total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk membangun Flyover tersebut sebesar Rp250 miliar, biaya konstruksi yang telah dikucurkan saat ini Rp20 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara Pemkot Bekasi memiliki kewajiban untuk membebaskan lahan.
Sekalipun sudah ada dana Rp20 miliar dari pemerintah provinsi, Latu menyarankan agar pekerjaan fisik dilakukan menunggu kepastian bantuan presiden terealisasi agar tak terkesan mangkrak.
BACA JUGA: Pembebasan Lahan Proyek Flyover Bulak Kapal Masuk Tahap Akhir
“Lebih baik kita menunggu Banpres sampai benar-benar turun untuk pembangunan Flyover. Baru dari dana Banpres itu kita mulai pembangunan, saya pikir itu jauh lebih baik,” tambahnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto memastikan pembahasan mengenai bantuan presiden masih terus berjalan. Pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
“Kita sudah dikomunikasi dari balai jalan nasional untuk meminta desain kita, berarti sudah ada kemajuan. Desain kita sudah sampaikan ke balai jalan nasional, tinggal diskusi,” ungkapnya.
Informasi saat ini kemungkinan pekerjaan konstruksi bisa segera berjalan pada Januari 2027, meskipun pihaknya masih menunggu kepastian realisasi bantuan dari pemerintah pusat tersebut. “Saat ini masih On The Track, masih pembahasan terus,” tambahnya. (sur)
