RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mulai menggeber transformasi digital untuk mempercepat pelayanan publik. Melalui konsep Bekasi Satu Data, seluruh informasi dari berbagai perangkat daerah akan diintegrasikan agar layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan penguatan digitalisasi menjadi langkah penting menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan berbasis teknologi.
“Sekarang sudah kita mulai, paling tidak kita sudah menuju kepada yang namanya Bekasi Satu Data,” kata Harris, Selasa (4/8).
Menurut dia, Bekasi Satu Data nantinya akan mengintegrasikan berbagai informasi yang tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari data ekonomi, sosial, hingga kependudukan.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat berbagai layanan digital pemerintah, seperti pelayanan perizinan, kesehatan, hingga program sosial agar lebih mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Katakanlah mulai dari perizinan, kemudian kesehatan, Dinas Sosial. Data-data dari OPD yang ada akan kita himpun dan kita satukan,” ujarnya.
Penguatan digitalisasi juga menjadi salah satu perhatian utama bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi setelah pergantian pimpinan di instansi tersebut.
Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Vauzi, mengatakan percepatan digitalisasi menjadi arahan pimpinan daerah untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan semakin cepat dan efisien.
“Itu menjadi salah satu atensi Pak Wali Kota untuk menunjang kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, seiring kondisi masyarakat sekarang yang menuntut semua berbasis digital,” ungkapnya.
Eka mengatakan pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang perlu diselesaikan di Diskominfostandi. Salah satu yang akan dikaji adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital.
Ia menambahkan, penguatan digitalisasi pemerintah juga sejalan dengan kebijakan nasional terkait penerapan Government Technology (GovTech). Sistem tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan data antarinstansi pemerintah, mengurangi tumpang tindih aplikasi, serta memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (sur)
