RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Empat birokrat kini berdiri di depan pintu paling strategis dalam mesin pemerintahan Kota Bekasi. Satu kursi Sekretaris Daerah (Sekda) menunggu. Namun, jalan menuju kursi itu tidak cukup bermodal panjangnya daftar jabatan. Integritas, kemampuan memimpin, komunikasi, hingga keberanian menerjemahkan visi kepala daerah akan menjadi pertaruhan.
Arief Maulana, Dinar Faizal Badar, Muhammad Solikhin, dan Dede Tito Ismanto telah lolos seleksi administrasi dan rekam jejak. Mereka kini memasuki tahap yang lebih menentukan: uji kompetensi.
Assessment dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2026 di Assessment Centre Polri, Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Sesuai jadwal, berikutnya assessment di Mabes Polri tanggal 23,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Anjar Budiono, Senin (21/9).
Setelah assessment, para kandidat masih harus melewati penulisan makalah dan bahan paparan, presentasi serta wawancara. Tiga besar kemudian akan diumumkan sebelum kandidat menjalani uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba sebagai bagian dari tahapan menuju pelantikan.
Artinya, lolos administrasi bukan kemenangan. Itu baru tiket masuk.
Pertarungan sesungguhnya justru dimulai ketika pengalaman birokrasi dibedah lebih dalam. Sebab, Kota Bekasi bukan sekadar membutuhkan pejabat yang pernah duduk di banyak kursi. Kota dengan persoalan perkotaan yang terus berkembang membutuhkan sosok yang mampu membuat mesin birokrasi bergerak dalam satu arah.
Arief Maulana datang dengan pengalaman lintas perangkat daerah. Saat ini menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, ia sebelumnya pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
BACA JUGA : Marak ”Investasi Politik” di Pilkades, Pengamat Sebut Tak Jaminan Amankan Suara di 2029
Dinar Faizal Badar juga memiliki lintasan birokrasi yang panjang. Saat ini menjabat Asisten Administrasi Umum atau Asda III Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Sebelumnya, ia pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
Pengalamannya bersentuhan dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan koordinasi antarperangkat daerah.
“Dia sudah berpengalaman juga kalau dilihat dari empat orang itu,” kata Ketua LSM Trinusa Bekasi, Maksum Alfarizi.
Nama Muhammad Solikhin tak kalah panjang dalam peta birokrasi Kota Bekasi. Kini menjabat Kepala Bapenda, Solikhin pernah dipercaya memimpin DBMSDA dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Sekretaris DBMSDA.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI), Ricky Tambunan, melihat perjalanan karier Solikhin sebagai bagian penting dari rekam birokrasi yang dimilikinya.
“Karier birokrasi merupakan perjalanan panjang, ia pernah menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan menempati sejumlah posisi strategis,” ungkap Ricky.
Sementara Dede Tito Ismanto datang dari luar Pemkot Bekasi. Saat ini ia menjabat Staf Ahli Wali Kota Banjar Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan. Sebelum berada di posisi tersebut, Tito pernah menjadi Kepala Dinas Kominfo Kota Banjar dan melewati jenjang karier sebagai staf pelaksana, kasubid hingga kepala bidang.
Tito mengaku tantangan menjadi Sekda Kota Bekasi bukan perkara mengejar jabatan semata. Menurut dia, kompleksitas Kota Bekasi menjadi ruang untuk menguji kompetensi yang dimiliki.
“Alasannya bukan sekadar mengejar jabatan, tapi merasa kompetensi yang dimiliki, diuji lebih besar,” kata Tito.
Ia juga mengakui persaingan cukup berat. Kandidat tidak hanya berasal dari internal Pemkot Bekasi, tetapi juga dari luar daerah.
“Saingan calon Sekda Kota Bekasi sangat besar, saya kira banyak yang daftar. Ada yang dari internal, dari Subang dan Banjar saya sendiri. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan transparan dan objektif,” ungkapnya.
Namun, sederet jabatan itu kembali berhadapan dengan satu pertanyaan besar: apakah pengalaman otomatis berbanding lurus dengan kemampuan memimpin?
Kepala Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Indonesia, Harun Al Rasyid, menyebut ada tiga modal penting yang harus dimiliki Sekda: integritas, kemampuan komunikasi, dan leadership.
“Percuma kalau misalkan dia memiliki pengalaman di berbagai dinas tapi integritasnya lemah, kemampuan komunikasinya lemah, tidak akan memberikan nilai tambah bagi wali kota,” ucap Harun.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kursi Sekda bukan sekadar puncak karier birokrasi. Di posisi ini, kemampuan administratif saja tidak cukup. Sekda harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan kepala daerah dan gerak seluruh perangkat pemerintahan.
Ia harus bisa menerjemahkan visi dan misi wali kota menjadi program kerja. Bukan berhenti sebagai dokumen. Bukan pula sekadar rapat dan laporan. Tetapi menjadi kinerja pemerintahan yang terukur.
“Kalau kita lihat ke empat-empatnya kan sudah berpengalaman di berbagai dinas, sehingga mudah-mudahan dengan pengalamannya ini bisa mengoptimalkan fungsi sekdanya, bukan sebagai administrator semata,” ungkap Harun.
Tantangan berikutnya adalah kemampuan mengorkestrasi birokrasi. Sekda akan berhadapan dengan banyak perangkat daerah, kepentingan, karakter birokrat, serta persoalan kota yang tidak pernah berhenti muncul.
Karena itu, tahapan wawancara dan asesmen psikologis menjadi penting. Di sana, potensi kepemimpinan kandidat akan diuji lebih jauh.
“Dari psikologis itu akan terlihat potensi mereka itu apa saja. Tipe pemimpin itu ada dua, administrator dan Solidarity Makers, nah dua-duanya itu harus ada pada sekda, siapapun dia,” tambah Harun.
Kini empat nama tersebut memasuki fase yang berbeda. Mereka bukan lagi sekadar nama dalam daftar peserta seleksi. Masing-masing membawa rekam perjalanan, pengalaman, dan gagasan yang akan diuji.(sur)
