RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi menargetkan empat kader perempuan dapat duduk sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2029 mendatang.
Sebagai sayap organisasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa berkomitmen membantu mewujudkan target peningkatan perolehan kursi PKB Kabupaten Bekasi dari tujuh menjadi 14 kursi. Dari jumlah tersebut, empat kursi ditargetkan diisi perempuan.
Target itu disampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Hotel Antero Jababeka, Sabtu (14/11/2026).
Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat, Yuningsih, mengatakan komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi tidak mengalami perubahan dalam Muscab 2026. Namun, susunan kepengurusan di bawahnya akan dievaluasi dan diperbarui.
“Untuk menentukan KSB kewenangan penuhnya Ketua DPC PKB, kami hanya melakukan UKK. Alhamdulillah terpilih kembali Ibu Hj. Ade Damroh. Artinya, untuk di Kabupaten Bekasi tidak ada perubahan untuk posisi KSB,” ujar Yuningsih seusai menghadiri Muscab.
Ia mengungkapkan, Perempuan Bangsa telah membuat nota kesepahaman atau MoU politik dengan DPC PKB Kabupaten Bekasi untuk membantu meningkatkan perolehan kursi hingga 100 persen pada Pemilu 2029.
“Kita yakin betul kalau PKB ada di MoU politik dengan kami untuk menaikan 100 persen dari tujuh menjadi 14 kursi. Nah, dari 14 kursi itu empat diantaranya harus perempuan,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Perempuan Bangsa akan memperluas jaringan organisasi dengan merekrut anggota dari berbagai kalangan. Pengusaha menjadi salah satu elemen yang akan dirangkul untuk memperkuat basis dukungan.
“Mengembangkan sayap, mengakomodir semua unsur. Karena di politik itu tidak hanya loyalitas, kredibilitas, tapi harus ada isi tas. Jadi kita akomodir juga pengusaha, kita yakin betul 14 kursi bisa terpenuhi, dan empatnya diberikan untuk perempuan,” tuturnya.
Yuningsih menjelaskan, saat ini Perempuan Bangsa tengah melakukan penataan struktur organisasi selama periode 2026 hingga 2027. Selanjutnya, pada pertengahan 2027 hingga 2028, akan digelar pendidikan politik bagi para kader.
Pendidikan tersebut bertujuan membekali kader perempuan agar memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ketika nantinya terpilih menjadi anggota DPRD. Menurutnya, pemberian pendidikan politik merupakan salah satu tanggung jawab DPW.
Di tempat yang sama, Ketua DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi, Ade Damroh, mengatakan akan mempertahankan program kerja yang telah berjalan setelah kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode keduanya, terutama dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya melalui pendampingan terhadap organisasi-organisasi perempuan lainnya.
Selain itu, silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat akan lebih diintensifkan. Ade juga ingin memperkenalkan Perempuan Bangsa secara lebih luas kepada masyarakat.
“Pertama yang kita lakukan adalah akan memunculkan perempuan-perempuan yang berkualitas, perempuan-perempuan yang mampu mendongkrak suara PKB, dan tentu kami harus rajin melakukan kajian-kajian, kemudian roadshow dan lain sebagainya,” ucapnya.
Meski posisi ketua, sekretaris, dan bendahara tidak berubah, Ade memastikan akan melakukan peremajaan kepengurusan di bawahnya. Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja organisasi selama periode pertama.
“Tentu ada peremajaan dalam kepengurusan, mereka-mereka yang produktif akan kami lebih prioritaskan, dan kemudian para pengurus yang sudah bekerja pada periode pertama, maka otomatis akan masuk ke Perempuan Bangsa,” jelasnya.
Terkait kader yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029, Ade mengatakan belum ada pembahasan khusus. Pihaknya masih akan mengamati perkembangan dan kualitas masing-masing kader sebelum menentukan nama yang diprioritaskan.
“Kami akan mengamati gerakan-gerakannya, kemudian di mana-mana yang lumbungnya itu memang menjanjikan, karena di Perempuan Bangsa ini banyak yang berkualitas, tapi tentu akan kita ambil siapa yang lebih berkualitas. Harus ada kajian-kajian dulu,” tuturnya.
Muscab tersebut turut dihadiri sejumlah petinggi DPC PKB Kabupaten Bekasi, khususnya anggota DPRD beserta para istri.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi, mengatakan keputusan mempertahankan Ade Damroh sebagai Ketua DPC Perempuan Bangsa didasarkan pada jaringan sosial yang dimilikinya. Selain dikenal sebagai ustazah, Ade dinilai memiliki jaringan luas melalui aktivitas ceramah dan majelis taklim.
“Saya berharap bisa mengkonsolidasikan majelis-majelis taklim yang ada di Kabupaten Bekasi, bisa solid, bisa membawa aspirasi di komunitas majelis taklim,” ucapnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu juga berharap kepengurusan Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi semakin berkembang dengan melibatkan lebih banyak kader baru.
“Kalau kemarin itu Bu Ade masih meraba-raba karena baru, sebenarnya beliau belum satu periode, baru setengah periode, nanti kedepan harus bisa membawa struktur-struktur baru yang bisa diajak masuk ke Perempuan Bangsa,” ungkapnya.
Menanggapi target empat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi, Adi menilai jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, peluang kader Perempuan Bangsa untuk meraih kursi legislatif terbuka lebar, bergantung pada kesiapan dan kemampuan masing-masing calon.
“Dari kemarin juga sudah diterapkan, mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan dijemput, konsolidasi, kita fasilitasi full,” tuturnya.
Ia menambahkan, istri anggota DPRD PKB secara otomatis akan dilibatkan dalam kepengurusan Perempuan Bangsa Kabupaten Bekasi. Adapun posisi yang akan ditempati masih akan dibicarakan lebih lanjut.
“Wajib, entah itu di wakil ketua, wakil sekretaris, nanti tinggal dikomunikasikan,” jelasnya. (pra)
