RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden (wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” kata AHY dalam keterangan pers dipantau secara daring Jumat (13/11/2026).
AHY mengatakan, pengisian jabatan wapres harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Karena itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wapres kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan pilihan.
“Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
AHY menjelaskan, sikap Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sikap ini sesuai dengan konstiusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” katanya.
Selain itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
“Kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan yang sedang berlangsung.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apapun dinamika politik yang terjadi janganlah menggangu kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar spekulasi mengenai pengisian jabatan wapres tidak mendahului mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
“Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya. (oke)
