RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bekasi memilih bersikap fleksibel dalam pengisian jabatan wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2024–2029. Dengan hanya memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, PBB memilih menunggu kesepakatan tiga partai koalisi lainnya untuk menentukan dua nama calon yang akan diusulkan.
Ketua DPC PBB Kabupaten Bekasi, Veranita, mengatakan belum dapat memastikan jadwal rapat resmi untuk membahas sikap politik partainya. Sebab, pertemuan yang sebelumnya direncanakan harus tertunda karena sejumlah hal, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pertemuan ini harus ditunda karena ada beberapa hal, salah satunya mengenai kemunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga perhatian tertuju kepada hal tersebut. Saya belum bisa pastikan kapan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Veranita menilai para pengurus partai sebenarnya sudah memahami mekanisme pengisian jabatan wakil bupati. Namun, ia menginginkan pembahasan melalui rapat resmi agar sikap politik PBB dapat diputuskan bersama. Masukan dari Pengurus Anak Cabang (PAC) juga akan menjadi bahan pertimbangan.
Hingga kini, PBB belum menyiapkan kader internal yang dinilai tepat untuk diusulkan sebagai calon wakil bupati. Veranita secara pribadi juga mengaku tidak tertarik maju dalam kontestasi tersebut. Begitu pula Ketua DPW PBB Jawa Barat, Iin Farihin, yang disebut belum menunjukkan keinginan untuk mengikuti proses penjaringan.
“Kita lihat saja nanti, terlalu dini untuk saya menyampaikan si A, si B, si C,” katanya.
Ia menegaskan, penentuan dua nama calon wakil bupati harus melalui kesepakatan bersama partai-partai pengusung. PBB tidak ingin terburu-buru menentukan figur sebelum ada pembicaraan dan kesepahaman di internal koalisi.
“Kita lihat saja nanti ada siapa,” ucapnya.
Veranita mengakui, hingga saat ini belum terjalin komunikasi antarpimpinan partai koalisi untuk membahas pengusulan dua nama tersebut. PBB juga belum menjadwalkan pertemuan khusus dengan partai pengusung lainnya.
Menurut dia, proses pengisian jabatan wakil bupati masih membutuhkan sejumlah tahapan dan persyaratan administratif. Karena itu, PBB memilih menunggu perkembangan sembari menjaga komunikasi politik dengan partai-partai koalisi.
“Kalau kita (PBB) fleksibel. Masih terlalu dini, belum ada omongan apa-apa karena di koalisi masih anteng-anteng. Mengingat prosedurnya masih panjang, administratif dan lain-lain belum terpenuhi,” jelasnya. (pra)











