RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah hukum yang direncanakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA sederajat tidak akan membawa hasil.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Karena itu, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan, termasuk Peninjauan Kembali (PK).
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menegaskan, putusan kedua lembaga peradilan tersebut saling memperkuat dan tidak dapat lagi diganggu gugat melalui upaya hukum..
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” tegasnya.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” tegasnya.
Yusril menjelaskan, dalam perkara di MA, pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Kemendikdasmen. Sementara Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banding maupun PK atas putusan tersebut.
Di sisi lain, Kemendikdasmen diperkirakan tidak akan menempuh upaya PK dan bersiap melaksanakan eksekusi putusan.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” beber dia.
Yusril kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah hukum yang penyelesaiannya berada di tangan pengadilan. Menurutnya, MK dan MA telah mengeluarkan putusan yang bersifat final.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak,” ujarnya.
Menyinggung proses hukum yang sedang berjalan di PTUN, Yusril memproyeksikan persidangan tersebut berpotensi dihentikan karena substansi objek yang dipersengketakan yakni surat keterangan (suket) sudah tidak ada lagi.
“Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ucap Yusril.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” pungkasnya. (jpc)
