Berita Bekasi Nomor Satu
Opini  

Solusi Tunggakan atau Awal Pengawasan? Di Balik Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Oleh: Mahasiswa Purnisa Damarani dan Clara Anindita (Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. FOTO: DOKUMEN/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pendahuluan

Pemerintah memberikan keringanan pajak kendaraan, tetapi mengapa pengawasan terhadap kendaraan yang menunggak pajak tetap berjalan?. Bukankah pemutihan sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya?.

Pertanyaan tersebut menarik untuk dicermati, terutama bagi masyarakat di Bekasi dan wilayah Jawa Barat lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, persoalan tunggakan masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan sekaligus membangun kepatuhan wajib pajak.

Dalam merespons persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan program pemutihan PKB pada 2025. Program ini memberikan pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga 30 September 2025 agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Namun, pemberian keringanan bukan berarti pengawasan dihentikan. Pada November 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat memperkenalkan aplikasi Panah Pasopati untuk menelusuri kendaraan yang menunggak PKB. Selanjutnya, Bapenda juga menerapkan pemberian hang tag atau label gantung sebagai pemberitahuan dan pengingat kepada pemilik kendaraan yang teridentifikasi memiliki tunggakan.

Fenomena tersebut memperlihatkan dua pendekatan pemerintah yang berjalan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Di satu sisi, masyarakat diberikan keringanan untuk menyelesaikan tunggakan. Di sisi lain, pemerintah tetap melakukan penelusuran dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan. Lantas, apakah pemutihan hanya menjadi solusi untuk mengatasi tunggakan, atau justru menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun kepatuhan wajib pajak?.

Mengenal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Istilah pemutihan dikenal luas oleh masyarakat untuk menggambarkan kebijakan pemerintah daerah berupa pemberian keringanan atas kewajiban perpajakan kendaraan. Bentuknya dapat berupa penghapusan sanksi administratif, pengurangan tunggakan, maupun pembebasan pokok pajak tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, fasilitas yang diberikan dalam setiap program pemutihan tidak selalu sama.

Dalam program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025, masyarakat memperoleh pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Sementara itu, pajak untuk tahun berjalan tetap harus dibayarkan. Program yang dimulai pada 20 Maret 2025 tersebut kemudian diperpanjang hingga 30 September 2025.

Besarnya respons masyarakat terlihat dari data Bapenda Jawa Barat. Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat sebanyak 1.701.288 kendaraan telah terdaftar mengikuti program pemutihan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.405.807 kendaraan roda dua dan 295.481 kendaraan roda empat.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan bertahun-tahun, penghapusan tunggakan dan denda dapat mengurangi beban pembayaran yang sebelumnya menjadi hambatan untuk mengurus pajak kendaraan.

Namun, apakah tingginya partisipasi tersebut otomatis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak telah meningkat?. Belum tentu. Jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan hanya menggambarkan respons masyarakat selama periode kebijakan berlangsung. Untuk menilai keberhasilannya secara lebih menyeluruh, pemerintah juga perlu melihat apakah masyarakat tetap membayar PKB secara tepat waktu setelah program berakhir.

Ketika Keringanan Tidak Menghentikan Pengawasan

Pemberian keringanan bukan berarti pemerintah mengesampingkan kewajiban perpajakan masyarakat. Sebab, pemutihan merupakan program yang memiliki batas waktu dan ketentuan tertentu. Setelah periode tersebut berakhir, pembayaran PKB kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

Di sinilah fungsi pengawasan tetap diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan Bapenda Jawa Barat adalah melalui aplikasi Panah Pasopati, singkatan dari Penelusuran Penunggak Pajak, Sopan, Akurat, dan Simpati. Aplikasi ini memungkinkan petugas melakukan penelusuran kendaraan bermotor melalui pemindaian atau pemotretan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk mengetahui status pembayaran pajaknya.

Apabila kendaraan teridentifikasi memiliki tunggakan, petugas dapat memberikan pemberitahuan melalui media informasi, salah satunya berupa hang tag. Label tersebut dapat dipasang pada bagian spion, stang, atau pegangan pintu kendaraan. Bapenda Jawa Barat menegaskan bahwa pemasangan hang tag bukan merupakan sanksi ataupun denda, melainkan bentuk pemberitahuan dan pengingat kepada pemilik kendaraan. Identitas pemilik maupun nomor polisi kendaraan juga tidak dicantumkan pada label tersebut.

Kebijakan ini menarik karena pengawasan tidak selalu harus diwujudkan melalui penindakan. Penelusuran data dan pemberian informasi kepada wajib pajak juga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pembayaran pajak. Dengan mengetahui bahwa kendaraannya masih memiliki tunggakan, pemilik kendaraan diharapkan segera melakukan pengecekan dan menyelesaikan kewajibannya melalui saluran pembayaran resmi.

Dengan demikian, pemasangan hang tag tidak tepat dipahami sebagai konsekuensi bagi masyarakat yang telah mengikuti program pemutihan. Keduanya merupakan instrumen yang berbeda: pemutihan memberikan keringanan, sedangkan penelusuran dan pemberian pengingat merupakan bagian dari pengawasan kepatuhan.

Insentif dan Pengawasan: Apakah Keduanya Saling Melengkapi?

Dalam kebijakan perpajakan, pemberian insentif dan pelaksanaan pengawasan bukanlah dua pendekatan yang harus saling menggantikan. Keduanya dapat berjalan bersamaan karena memiliki fungsi yang berbeda dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan dapat dipandang sebagai pendekatan persuasif karena pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban yang lebih ringan. Sementara itu, pengawasan membantu pemerintah mengidentifikasi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengingatkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran.

Keterkaitan kedua pendekatan tersebut juga didukung oleh penelitian Judijanto dan Said (2024) mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Melalui penelitian terhadap 140 responden, keduanya menemukan bahwa insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan penegakan hukum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Suciantari dan Supadmi (2024) di Kabupaten Badung juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, program pemutihan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PKB. Meskipun hasil penelitian di daerah tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh wilayah Jawa Barat, temuan ini memberikan gambaran bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh satu instrumen kebijakan.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan keringanan atau mengandalkan pengawasan. Keduanya perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi perpajakan agar masyarakat memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Sebab, kepatuhan yang hanya muncul karena adanya pemutihan atau pengawasan berisiko tidak bertahan ketika program berakhir atau ketika tidak ada petugas yang melakukan penelusuran.

Setelah Pemutihan, Bagaimana Menjaga Kepatuhan?

Keberhasilan program pemutihan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang mengikuti program atau besarnya tunggakan yang berhasil diselesaikan. Pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan kepatuhan setelah periode keringanan berakhir.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengingat pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kanal komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, informasi mengenai besaran pajak, prosedur pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan perlu disampaikan secara sederhana dan konsisten.

Pengawasan juga perlu dilaksanakan secara akurat dan proporsional. Penelusuran kendaraan harus didukung dengan data yang mutakhir, disertai mekanisme klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi, misalnya karena kendaraan telah berpindah tangan tetapi administrasi kepemilikannya belum diperbarui.

Di samping itu, kemudahan pelayanan menjadi faktor penting. Masyarakat yang telah memperoleh keringanan perlu didukung dengan akses pembayaran yang mudah agar tidak kembali menghadapi hambatan administratif. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk membayar ketika ada program pemutihan, tetapi juga membangun kebiasaan memenuhi kewajiban pajak secara rutin.

Kesimpulan

Pemutihan PKB dan pengawasan merupakan dua pendekatan yang dapat saling melengkapi dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Pemutihan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan melalui keringanan, sedangkan pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya bagaimana mengurangi tunggakan melalui program pemutihan, melainkan bagaimana memastikan masyarakat tetap patuh setelah kesempatan memperoleh keringanan berakhir. Oleh karena itu, pemberian insentif perlu diimbangi dengan pengawasan, kemudahan pelayanan, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan PKB tidak cukup diukur dari seberapa banyak tunggakan yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari seberapa konsisten masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Pemutihan dapat menjadi kesempatan untuk memulai kembali kepatuhan, sementara pengawasan dan edukasi berperan menjaga agar kepatuhan tersebut terus berjalan.

Daftar Pustaka

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, 21 Maret). Buruan Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2025. https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/03/21/buruan-manfaatkan-program-pemutihan-pajak-kendaraan-2025/

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, 14 Mei). Lebih dari 1,7 Juta Kendaraan di Jabar Manfaatkan Program Pemutihan Pajak, Dapat Apresiasi Mendagri. https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/05/14/lebih-dari-17-juta-kendaraan-di-jabar-manfaatkan-program-pemutihan-pajak-dapat-apresiasi-mendagri/

3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, 27 Juni). Gubernur Dedi Mulyadi Umumkan Perpanjangan Pengampunan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Hingga 30 September 2025. https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/06/27/gubernur-dedi-mulyadi-umumkan-perpanjangan-pengampunan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jawa-barat-hingga-30-september-2025/

4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, 17 November). Panah Pasopati, Sopan Menelusur, Pajak Terbit. https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/11/17/panah-pasopati-sopan-menelusur-pajak-terbit/

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, 16 Desember). 

5. Bapenda Jabar Ungkap Alasan Pasang Hang Tag di Kendaraan Penunggak Pajak, Bukan Sanksi tapi Pengingat. https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/12/16/bapenda-jabar-ungkap-alasan-pasang-hang-tag-di-kendaraan-penunggak-pajak-bukan-sanksi-tapi-pengingat/

6. Judijanto, L., & Said, S. (2024). The Effect of Tax Incentives, Tax Socialization, and Law Enforcement on Motor Vehicle Tax Compliance in East Java. West Science Accounting and Finance, 2(2), 299–309. https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i02.1048

7. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

8. Suciantari, N. P. A. S., & Supadmi, N. L. (2024). Assessing the Effects of Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Amnesty, and Socialization on Motor Vehicle Tax Compliance. E-Jurnal Akuntansi, 34(6), 1439–1452. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p07. (*)