RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi silang pendapat terkait pemotongan gaji anggota DPR RI sampai anggota DPRD tingkat daerah untuk pencegahan penyebaran virus korona.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, gerakan pemotongan gaji anggota DPRD dari fraksi PKS telah dilakukan setelah adanya inisiasi dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS.
Walaupun sebenarnya, kata Nuh, secara pribadi masing-masing anggota DPRD sudah membantu untuk beli disinfektan maupun masker di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
“Ini arahan dari DPP PKS. Secara umum, sebenarnya pribadi sudah mengeluarkan untuk beli disinfektan, masker. Tapi dengan seperti ini lebih tertata lagi. Pemotongan 50 persen,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Jumat (27/03).
Menurutnya, uang yang nanti akan dikumpulkan oleh anggota DPRD dari Fraksi PKS ini akan difokuskan untuk para tenaga kesehatan. Pasalnya, Nuh beranggapan, sejauh ini para tenaga kesehatan belum dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat pasien yang terjangkit virus korona.
“Fokus kita ke para pejuang kesehatan. Kita melihat mereka bekerja dengan kondisi yang sangat mengerikan. Mereka berada di garda terdepan, berhadapan dengan terjangan virus-virus yang ada di sekeliling mereka. Dalam keadaan mereka tidak dilengkapi dengan APD yang mempuni. Ini kan ngeri,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah, menyatakan, penanganan virus korona ini bukan tanggung jawab anggota DPRD secara pribadi.
“Kalau menurut saya pemotongan itu harus dilihat bagaimana kebutuhan APBD-nya. Kecuali APBD-ya tidak mampu menanggulangi itu. Sedangkan di kita ini belum perlu, karena APBD kita saja silpanya banyak. Kenapa hak per orangan diambil, sementara kita punya anggaran banyak,” ucapnya. (pra)
