RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyesalkan ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinkes) dalam kegiatan reses yang berlangsung di Kampung Gamprit, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Sabtu (2/5).
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan penting yang perlu disosialisasikan langsung kepada masyarakat dan berkaitan erat dengan dua dinas tersebut. Karena itu, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini mendorong agar perangkat daerah lebih aktif turun ke lapangan.
“Jangan sampai kita kayak marketingnya Dinsos, marketingnya Dinkes, ngejelasin-ngejelasin. Kan kalau yang ngejelasin langsung orangnya bisa lebih enak. Seharusnya mereka (Dinkes dan Dinsos) hadir untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada warga,” ujar pria yang akrab disapa Iwang itu usai kegiatan Reses.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini mengaku sudah mengonfirmasi kepada Kabag Persidangan, Rismanto, untuk menghadirkan Kadinsos dan Kadinkes dalam agenda reses. Hal itu dilakukan karena dirinya ingin memastikan masyarakat mendapat informasi terkait desil peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan persoalan lainnya.
“Saya pesan ke Kabag Persidangan buat dihadirkan Dinsos dan Dinkes. Ternyata yang hadir DPMD, itu pun level staf. Prinsipnya SKPD rajin-rajin sosialisasi ke masyarakat, jangan bikin bingung, bahkan di rapat pun sudah kita minta ke Kadinkes dan Kadinsos bikin selebaran flyer informasi bahwa desil itu bisa berubah karena ini, ini, lalu desil tuh bisa hangus satu sampai lima karena ini, ini. Kemudian berakibat pada hilangnya KIS, Jamkesda. Cara mengurus Jamkesda begini-begini, kan itu tugas eksekutif bukan legislatif,” jelasnya.
Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi itu menambahkan, dalam reses tersebut muncul berbagai keluhan warga, terutama terkait penonaktifan JKN PBI yang dinilai merugikan masyarakat. Sejumlah warga mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif.
Oleh karena itu, dirinya mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Dinkes dan Dinsos dalam forum tersebut. Menurutnya, kehadiran kedua instansi itu sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.
“Reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Maka kehadiran perangkat daerah sangat dibutuhkan agar setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.
Meski demikian, Iwang memastikan seluruh aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bekasi akan dicatat dan diperjuangkan. Menurutnya, reses menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Selain isu kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi lain seperti kebutuhan infrastruktur lingkungan, bantuan sosial, hingga peningkatan pelayanan publik. Semua masukan tersebut akan dihimpun dan dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan.
“Semua aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan. Kami akan mendorong dinas terkait agar segera menindaklanjuti, terutama persoalan kesehatan yang sangat mendesak bagi masyarakat,” ungkap Iwang. (adv/pra)
