Catatan Asyik

Kotak Pandora Corona

Oleh: Ahmad Syaikhu (Anggota DPR RI)

Lebih satu bulan sudah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif Corona. Sejak itu, jumlahnya terus bertambah signifikan. Setidaknya berdasarkan rilis resmi Tim Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat.

Di luar data itu, kita dipertontonkan aksi para pemangku kebijakan yang centang-perenang. Berbeda pendapat. Saling bantah.

Kebijakan soal mudik, misalnya. Presiden Jokowi menyampaikan langsung soal ini. Lalu disampaikan lagi oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Dia menyatakan bahwa Jokowi membolehkan masyarakat mudik saat lebaran.

Tapi segera diluruskan oleh Mensesneg Pratikno. Katanya, Presiden bukan membolehkan mudik. “Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.

Aneh. Dua pejabat mendengar pernyataan presiden di waktu yang sama. Namun membuat dua konklusi yang berbeda.

Terkini soal pembebasan napi koruptor yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham menyampaikan idenya tersebut. Publik menentangnya.

Belakangan, Menkopolhukam Mahfud MD membantahnya. Dan meluruskan bahwa usulan tersebut bukan dari pemerintah. Tapi berdasarkan masukan masyarakat.

Kasus-kasus ini hanya menambah daftar panjang betapa tidak siapnya pemerintah menghadapi Corona.

Tak heran jika Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh enam warga pada Rabu kemarin, 1 April 2020. Jokowi dinilai lalai dan terlambat dalam menangani wabah virus corona Covid-19.

Mereka yang menggugat adalah Enggal Pamukti, Ade Irawan, Agus Gomala, Mangihut Hasudungan, Antonius Novelo Christian, dan Ejang Hadian Ridwan yang mewakili para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Gugatan class action telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor register PN JKT.PST-042020DGB.

Corona pada akhirnya membuka kotak Pandora wajah pemerintah selama ini. Satu per satu terlihat secara jelas. Terbuka. Tanpa dapat ditutupi. Rakyat secara kasat mata mampu menyaksikannya.

Soal minimnya Alat Pelindung Diri (APD), langka dan mahalnya masker, tenaga medis yang berjuang di garis depan dengan perlengkapan seadanya, dan sebagainya.

Belum lagi kebijakan lockdown yang tak kunjung diwujudkan. Padahal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah merekomendasikan ini untuk memutus mata rantai virus.

Masih ada waktu berbenah. Kita siap mendukung pemerintah jika tegas dan mendengar aspirasi rakyat. Jangan sampai terlambat. Jangan biarkan kotak Pandora terus terbuka…(*)

Related Articles

Back to top button