RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja diharapkan mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Corona.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menyatakan, pihaknya telah membahas mengenai hal tersebut. Menurutnya, harus ada kebijakan yang dikeluarkan untuk mengantisipasi PHK. Termasuk mengenai stimulus bagi perusahaan. Namun, kata dia, harus ada indikator yang jelas untuk menentukan penerima bantuan tersebut.

“Harus ada peran dari disnaker atau pemerintah setempat, dan kalau PHK tentu ada regulasi pesangon atau tanggung jawab dari perusahaan dan keterlibatan pemerintah, jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” katanya, Minggu (12/4).

Terpisah, Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri juga menekankan agar perusahaan yang ada di wilayah setempat memperhatikan dan mengatur keuangannya dengan baik.

Dia berharap agar perusahaan tak melakukan PHK kepada karyawan. Namun, mencari solusi lain untuk kelangsungan kegiatan usahanya.

“Kita berharap (perusahaan) bisa bertahan dan tidak mem-PHK karyawan bahkan kalau perlu menggiatkan CSR  pada karyawan dan lingkungan yang terdampak Covid -19” bebernya.

“Jadi setelah kondisi Covid -19 normal, ekonomi bisa bangkit. Kartu kerja yang sudah di launching, semoga menjadi solusi yang bisa mengatasi dampak Corona,” tukasnya. (dan)