RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemkot Bekasi diminta untuk menjalin komunikasi dengan DPRD Kota Bekasi setiap mengeluarkan kebijakan soal penanganan dan pencegahan  penyebaran Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak bahkan menuding Pemkot Bekasi tidak transparan dalam menentukan kebijakan. “Sehingga, komunikasi dengan DPRD tersendat,” ujar Abdul Rozak kepada Radar Bekasi, Kamis (15/4).

“Masih ada kebuntuan dalam komunikasi dan hal lainnya dalam penanganan covid-19. Ini harus diluruskan agar roda pemerintahan bisa berjalan stabil, apalagi saat ini kita harus bekerja sama menangani wabah Covid-19,” sambung pria yang akrab disapa Jack ini.

Menurut dia, seharusnya ada komunikasi terkait penentuan jumlah penerima bantuan sosial di Kota Bekasi. Hal itu guna meredam kecemburuan sosial yang dikhawatirkan menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.

“Yang menjadi pertanyaannya, sistem yang diadopsi itu seperti apa dan bagaimana dengan warga yang tidak dapat ?. Bicara terdampak, saya rasa kriteria warga yang harus menerima bantuan jumlahnya lebih besar dari itu, lalu bagaimana solusinya?,“ ujarnya.(dan)