Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah partai untuk berkuasa? Tak ada jawaban seragam. Sebab banyak aspek yang mempengaruhinya. Terutama kondisi sosial, politik dan kultur Negera setempat.
Namun, jika ada tanya: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menegaskan jati diri sebuah partai? Sepertinya, rentang usia 22 tahun cukup tepat menjadi jawabannya. Umur itulah yang kini dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejak awal berdirinya pada 1998 silam, PKS–dulu Partai Keadilan (PK)–, menegaskan jati dirinya sebagai partai dakwah. Memadukan antara dunia politik dan dakwah. Banyak pihak yang meragukannya. Sebab, kedua bidang tersebut ibarat minyak dan air. Tak dapat disatukan.
Dalam perjalanannya, menyatukan keduanya memang tak mudah. Politik sarat intrik dan manuver. Sementara dakwah harus luwes dan merangkul sebanyak mungkin orang. Partai berorientasi suara dan jangka pendek lima tahunan. Sementara dakwah tak cuma soal suara dan berjangka panjang.
Di rentang 22 tahun tersebut, PKS telah mengikuti 5 kali pemilu. Pada 1999 hanya dapat 7 kursi DPR RI. Lima tahun berikutnya melonjak drastis menjadi 45 kursi. Pada 2009, 2014 dan terakhir 2019, perolehan kursi relatif stabil. Antara 40-50 kursi. Persentase suaranya pun demikian. Sekitar 6-8%. Banyak yang menilai, PKS sebagai partai menengah.
Pengalaman mengikuti 5 kali pemilu, juga ada pilpres dan ribuan pilkada, membuat PKS semakin jelas menemukan jati dirinya. Bahwa pilihan sebagai partai dakwah sebuah langkah tepat.
Banyak pihak yang menganggap, PKS seringkali dikhianati oleh kawan politiknya. Awalnya seiring sejalan, tapi belakangan ditinggalkan. Mulanya memberikan janji-janji manis, namun ujungnya tak ditepati. PKS pun dianggap polos dan polos.
Tapi anehnya, meski kerap dikecewakan dengan situasi politik, PKS tetap saja melayani rakyat. Ada pemilu atau tidak, kader-kader PKS terus bergerak berkhidmat. Terutama ketika ada bencana semacam banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan yang hari-hari sedang dihadapi bersama yaitu menanggulangi covid-19. Tanpa pandang bulu, kader PKS sigap membantu. Tak melihat latar belakang agama, suku dan pilihan politik.
Contoh yang menghebohkan terjadi pada September 2019 lalu. Secara live, seorang
ibu berkaos hitam dan berambut pendek tampil di Indonesia Lawyers Club (ILC). Berulang kali dia menyebut PKS dalam acara yang mengangkat tema soal ancaman kabut asap di Riau.
Ibu tersebut bernama Ayang Rumika, pengungsi di Posko Kesehatan DPW PKS Riau. Dia mengisahkan perjuangannya menyelamatkan cucunya dari ancaman kabut asap yang mengganas.
Kata Ayang, kader-kader PKS yang membantunya. Menjemputnya di rumah, dan membawanya ke posko. Kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Sampai memberinya uang Rp 1 juta untuk deposit.
Kini, contoh lain juga tersaji. Ketika pandemi corona sedang terjadi, kader-kader PKS tak berhenti melayani rakyat. Di level pimpinan, para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten memotong gajinya untuk diberikan kepada tenaga medis dan korban Corona. Di tingkat akar rumput, kader-kadernya melakukan penyemprotan disinfektan, membagikan masker hingga sembako kepada masyarakat.
Padahal, kalau pakai kalkulasi politik, ini pasti rugi. Sebab pemilu masih lama. Mereka yang dibantu, mayoritas pasti akan lupa. Yang diingat adalah partai yang memberinya terakhir, jelang pemilu.
Namun, hitungan politik itu kami pinggirkan. Karena, dakwah tidak memilih waktu kapan kita harus berbuat baik. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, maka saat itu pula kita harus beraksi.
Maka dari itu, sangat tepat jika tema besar Milad ke-22 Tahun PKS adalah Wujudkan Solidaritas Nasional, Kian Kokoh Melayani Rakyat. Tema ini menegaskan kondisi krisis yang terjadi di Tanah Air. Juga mengkonfirmasi jati diri PKS, yakni untuk terus mengokohkan dirinya melayani rakyat yang sedang terbebani masalah sangat berat.
Akankah cara-cara ini membuat partai dakwah bisa memimpin negeri? Seizin Allah, perjalanan waktu yang akan menjawabnya.
(*Añggota DPR RI FPKS)
