Pandemi Corona masih belum dapat diprediksi kapan berujung. Presiden Jokowi bahkan memperkirakan hingga akhir tahun 2020. Sementara itu, praktek moral hazard satu per satu mengemuka. Seakan ‘menari-nari’ di tengah ribuan orang yang terus meregang nyawa terkena wabah Covid-19.
Apa itu moral hazard? Secara etimologis berarti ‘jebakan moral’. Dalam kamus bahasa Inggris ‘moral hazard’ adalah ‘the hazard arising form the uncertainty or honesty of the insured’, jadi ‘moral hazard’ dipakai sebagai ketidak jujuran atau kejahatan di bidang asuransi.
Dalam konteks politik, moral Hazard adalah ketidak jujuran praktek penyelenggaraan negara. Ada kejahatan moral yang mengikutinya. Baik terselubung maupun terang-benderang. Bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good government).
Salah satu yang menghebohkan tentang Kartu PraKerja. Ada dana negara yang digelontorkan sebesar Rp 20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.
Para peserta mendapat program pelatihan online. Menurut banyak pihak, materi yang diajarkan sebenarnya bisa diperoleh secara gratis di you tube. Atau kalau pun berbayar, tidak sebesar yang tertera dalam program ini.
Sikap partai saya, PKS sudah teramat jelas.
Kami menilai program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah berpotensi menjadi ladang proyek. Karena itu harus dihentikan dan dievaluasi. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan.
Di luar soal Kartu PraKerja, kita juga dihebohkan dengan berita 500 TKA Cina yang akan datang ke Sulawesi Tenggara. Protes datang dari banyak kalangan. Tapi pemerintah bergeming. Berbagai alasan dikemukakan.
Sementara itu, di Senayan tempat wakil rakyat berkantor, ada kesan memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law. Fraksi PKS menolak RUU yang berpotensi menzalimi rakyat ini.
Negeri ini sedang krisis. Rakyat tengah menderita. Krisis kesehatan kini sudah beralih menjadi krisis ekonomi, pangan dan sosial. Kondisi ke depan penuh ketidakastian.
Tapi anehnya, ketika nestapa sedang melanda Ibu Pertiwi, praktek moral hazard justru dilakukan. Tanpa malu-malu. Sangat menyedihkan.
Kita ingin semua krisis segera berakhir. Langkah pemerintah sejauh untuk kemaslahatan negeri akan kita dukung secara total. Sudah sepatutnya, di bulan Ramadhan ini kita jadikan momentum perubahan.
Tinggalkan perilaku moral hazard. Empatilah dengan derita rakyat. Sebab, dengan berpuasa, sejatinya Allah SWT mendidik kita untuk peduli dengan kondisi di sekitar kita (*)
