Radarbekasi.id – Penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menerapkan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dimana beberapa sektor seperti industri, mal, dan lainnya sudah diperbolehkan beroperasi kembali.

Dari yang dihimpun Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi, sampai saat ini kasus positif Covid-19 sebanyak 238. Kemudian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1142. Lalu untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 3574, sedangkan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1351.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bekasi angkat bicara. Seperti yang disampaikan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintrareja meminta bupati lebih tegas dalam mengawasi kondisi seperti sekarang ini.

Dirinya menyarankan, agar dibuat aturan untuk yang melanggar diberikan sanksi, sehingga masyarakat bisa mematuhi aturan selama pandemi Covid-19.

“Bupati perlu membuat aturan untuk penegakan. Misalkan yang tidak memakai masker di tempat umum dan lainnya, dikenakan denda. Kemudian dendanya seperti apa, tergantung bupati. Intinya bupati harus lebih tegas,” imbuh Rohim kepada Radar Bekasi, Rabu (17/6).

Kemudian, mantan wakil bupati Bekasi periode 2012-2017 ini menuturkan, setelah adanya aturan harus pengawasan yang dilakukan. Sehingga aturan tersebut bisa berjalan sesuai harapan. “Manfatkan satpol PP, pihak kepolisian, maupun TNI, untuk melakukan pengawasan,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD Gelora Kabupaten Bekasi, Nur Holis. Menurutnya, dalam kondisi ini dituntut ketegasan dari bupati untuk memberikan pengawasan mengenai protokol kesehatan dari semua sektor yang sudah mulai beroperasi kembali.

Kata dia, jangan sampai kejadian di Beijing, Cina, terjadi di Kabupaten Bekasi. Dimana, saat menerapkan kehidupan menuju normal, namun ada penyebaran wabah covid-19
periode kedua. Dengan demikian untuk mengatasi itu, harus ada ketegasan dari bupati.

“Harapan saya, bupati harus lebih serius dan aktif dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai ekonomi yang sudah bergerak akan kembali seperti sebelumnya,” saran Holis.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengungkapkan, memang dari data yang di dapatkan ada peningkatan kasus covid-19. Sehingga dirinya berharap, kedisplinan harus lebih diperketat kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Nuh yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan meminta agar dilakukan evaluasi terkait penerapan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beberapa hari belakangan ini. Terlebih, dana yang dikeluarkan untuk penanganan covid-19 begitu besar.

“Yang menjadi catatan, untuk dana Covid-19 tidak kecil. Sehingga dalam waktu dekat kami akan meminta evaluasi,” terang Nuh. (pra)